Persoalan Krusial di Kepahiang Jadi Atensi Bupati Nata

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang memberikan atensi serius terhadap sejumlah persoalan krusial yang melanda daerah belakangan ini. Mulai dari kelangkaan gas elpiji 3 Kg (Gas Melon) yang mencekik masyarakat kecil, hingga tren mengkhawatirkan meningkatnya angka bunuh diri dan kenakalan remaja.

Menyikapi keadaan tersebut Bupati Kepahiang H Zurdi Nata SIp memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula Command Center Pemkab Kepahiang, Selasa 3 Maret 2026. Dalam rapat yang dihadiri tokoh agama, adat, dan pemuda tersebut, Bupati menegaskan, situasi saat ini tidak bisa dianggap main-main.

"Situasi ini tidak boleh dianggap biasa. Saya minta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merespons secara serius. Lakukan koordinasi lintas sektor, jangan bekerja sendiri-sendiri," tegas Bupati Nata dengan nada bicara serius.

BACA JUGA: PPPK dan PPPK Paruh Waktu di Lebong Dilantik

BACA JUGA: Dinkes Rejang Lebong Tangani 46 Kasus Gigitan HPR

Terkait kelangkaan gas melon yang mulai dikeluhkan warga, Bupati memberikan instruksi khusus kepada OPD teknis untuk "turun gunung". Ia memerintahkan adanya pengawasan ketat dan operasi lapangan ke sejumlah pangkalan gas di wilayah Kabupaten Kepahiang.

"Saya perintahkan kepada kepala OPD terkait untuk terus melakukan operasi ke pangkalan-pangkalan gas. Pastikan distribusi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Kita ingin pastikan subsidi ini dinikmati rakyat kecil, bukan malah dipermainkan," tegasnya.

Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada "permainan" dalam distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran. Bupati ingin menjamin stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Tak hanya urusan perut, persoalan mental dan sosial juga menjadi sorotan tajam. Lonjakan angka bunuh diri serta kenakalan remaja di Kabupaten Kepahiang dinilai Bupati sebagai alarm bahaya bagi ketahanan sosial daerah.

Ia meminta peran aktif tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk memperkuat komunikasi hingga ke tingkat desa. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.

"Kita minta bantuan penegak hukum, TNI, serta para tokoh untuk terus menyosialisasikan pentingnya menjaga ketentraman dan keamanan. Langkah antisipatif harus dilakukan sesuai tugas masing-masing demi stabilitas daerah," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut konkret, Bupati berharap, Rakor ini tidak hanya sekadar diskusi, melainkan menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini nantinya akan menjadi instrumen untuk mengukur capaian target penyelesaian persoalan, termasuk kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.

"RAD ini penting agar penanganan lebih terarah dan terukur. Ini juga akan menjadi bahan evaluasi kita dalam mengambil kebijakan ke depan," pungkas Bupati.

Rakor ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Kepahiang mulai mendorong langkah sistematis dan terstruktur dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi di tahun 2026. (doni)