Wacana Pilkada Oleh DPR, Holman: PDI Konsisten Pemilu dari Rakyat

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Rabu , 21 Jan 2026 - 08:03

Ketua DPC PDI Perjuangan Bengkulu Selatan, Holman-Renald/Bengkuluekspress-

“Isu money politic harus kita perbaiki. Begitu juga soal mahar partai politik terhadap calon kepala daerah. Semua itu bisa diperbaiki jika ada political will dari partai-partai politik,” kata Holman.

Dengan sikap politik tersebut, PDI Perjuangan meyakini pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap menjadi pilihan terbaik dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.

“Kami yakin betul, pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” tutup Holman. (Renald)

wacana pilkada oleh dpr, holman: pdi konsisten pemilu dari rakyat                            harianbengkuluekspress.id- menanggapi isu nasional terkait rencana revisi rancangan undang-undang (ruu) pilkada yang mengarah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh dpr, dewan pimpinan cabang (dpc) pdi perjuangan kabupaten bengkulu selatan menegaskan sikap tegas menolak wacana tersebut.
ketua dpc pdi perjuangan bengkulu selatan, holman menyatakan pemilihan umum (pemilu), baik kepala daerah dan presiden harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
 menurutnya, hal itu merupakan prinsip dasar kedaulatan rakyat, di mana suara masyarakat menjadi penentu utama lahirnya pemimpin yang memiliki legitimasi kuat.
“pada prinsipnya, hak kedaulatan rakyat harus dijaga. suara rakyatlah yang menentukan pemimpin, dan legitimasi itu memang harus lahir dari rakyat,” ujar holman, selasa 20 januari 2026.
baca juga:angin kencang, pohon tumbang di 3 titik kota manna
baca juga:tiang listrik tumbang di pondok kubang, arus lalu lintas sempat terganggu
ia menegaskan, sejak 2014 pdi perjuangan secara konsisten memperjuangkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. 
sikap politik tersebut merupakan bagian dari komitmen partai dalam menjaga konstitusi serta mengamankan semangat reformasi.
holman mengakui demokrasi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. namun, menjadikan alasan efisiensi anggaran sebagai dasar mengganti sistem pemilihan kepala daerah dinilai tidak objektif.
“kalau bicara efisiensi, bukan sistemnya yang diganti. yang harus diperbaiki adalah sistem pelaksanaannya. jangan karena alasan efisiensi lalu pemilihan kepala daerah diserahkan kepada dpr,” tegasnya.
lebih lanjut, ia menyebut berbagai persoalan dalam pelaksanaan pilkada, seperti praktik politik uang dan mahar politik, seharusnya menjadi fokus pembenahan.
 jika hal tersebut dianggap masalah, maka solusinya adalah memperbaiki regulasi serta memperkuat mekanisme pengawasan.
baca juga:perkuat sinergitas, kapolres kepahiang akbp yuriko fernanda gelar silaturahmi dengan bupati dan ketua dprd
baca juga:ketua dprd kota bengkulu herimanto tegaskan efisiensi tak ganggu program pro rakyat 
“isu money politic harus kita perbaiki. begitu juga soal mahar partai politik terhadap calon kepala daerah. semua itu bisa diperbaiki jika ada political will dari partai-partai politik,” kata holman.
dengan sikap politik tersebut, pdi perjuangan meyakini pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap menjadi pilihan terbaik dalam menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“kami yakin betul, pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” tutup holman. (renald)