Pemprov Bengkulu Nyatakan Perang Lawan Mafia Tanah

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Rabu , 11 Dec 2024 - 21:47

Plt Gubernur Bengkulu Dr H Rosjonsyah menghadiri rapat koordinasi akhir GTRA Provinsi Bengkulu Tahun 2024, di Ballroom Hotel Two K Azana Style Bengkulu, Rabu, 11 Desember 2024.-IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr H Rosjonsyah secara tegas menyatakan perang terhadap mafia tanah di Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, mafia tanah merupakan musuh terbesar di sektor pertanahan. Keberadaan praktik mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan potensi konflik yang dapat merusak stabilitas sosial di daerah ini.

"Pemberantasan mafia tanah merupakan prioritas utama untuk menciptakan tatanan agraria yang adil dan berkeadilan," tegas Rosjonsyah, dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu Tahun 2024, di Ballroom Hotel Two K Azana Style Bengkulu, Rabu 11 Desember 2024.

Ditegaskannya, mafia tanah adalah masalah yang sangat serius. Dampaknya tidak hanya menyulitkan masyarakat yang berhak atas lahan, tetapi juga dapat menggerogoti keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan yang merugikan semua pihak.

"Mafia tanah juga menggerogoti keuangan negara," bebernya.

Modus mafia tanah sangat beragam. Mulai dari pemalsuan dokumen atau perebutan hak atas tanah dengan cara yang tidak sah hingga tumpang tindih sertifikat. Kondisi tersebut memperburuk kondisi sektor pertanahan di Provinsi Bengkulu.

"Hal itu menjadi akar persoalan yang memicu konflik serta ketidakpastian hukum," tambah Rosjonsyah.

Untuk itu, lanjut Rosjonsyah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat tanah. Sehingga tidak ada lagi ditemukan sertifikat ganda dalam 1 lahan yang sama.

"Saya harapkan BPN jeli mengeluarkan sertifikat, agar tidak keluarnya double," tegasnya.

Di sisi lain, Rosjonsyah menegaskan, ke depan perlu dibentuknya satuan tugas (Satgas) independen. Keberadaan Satgas tersebut dinilai penting untuk memastikan integritas dalam proses pengelolaan dan penerbitan sertifikat tanah di Provinsi Bengkulu.

"Satgas mafia tanah yang nanti akan dibentuk oleh ATR/BPN benar-benar harus independen. Jangan sampai di satgas itu ada yang justru terlibat mafia," beber Rosjonsyah.

Rosjonsyah mengatakan, memberantas praktik kejahatan pertanahan tersebut sebagai langkah nyata dalam mempercepat implementasi Reforma Agraria. Maka dibentuknya Tim GTRA yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi harus mempercepat penyelesaian konflik agraria.

pemprov bengkulu nyatakan perang lawan mafia tanah                            harianbengkuluekspress.id - pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, dr h rosjonsyah secara tegas menyatakan perang terhadap mafia tanah di provinsi bengkulu. 
menurutnya, mafia tanah merupakan musuh terbesar di sektor pertanahan. keberadaan praktik mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan potensi konflik yang dapat merusak stabilitas sosial di daerah ini.
"pemberantasan mafia tanah merupakan prioritas utama untuk menciptakan tatanan agraria yang adil dan berkeadilan," tegas rosjonsyah, dalam rapat koordinasi akhir gugus tugas reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu tahun 2024, di ballroom hotel two k azana style bengkulu, rabu 11 desember 2024.
ditegaskannya, mafia tanah adalah masalah yang sangat serius. dampaknya tidak hanya menyulitkan masyarakat yang berhak atas lahan, tetapi juga dapat menggerogoti keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan yang merugikan semua pihak.
baca juga:asn lebong bergejolak, gelar aksi di pemkab dan dprd, minta bpk ri audit apbd lebong 2024
baca juga:bantah melarikan diri, bendahara dprd kepahiang datangi kejari, langsung lakukan penggeledahan
"mafia tanah juga menggerogoti keuangan negara," bebernya.
modus mafia tanah sangat beragam. mulai dari pemalsuan dokumen atau perebutan hak atas tanah dengan cara yang tidak sah hingga tumpang tindih sertifikat. kondisi tersebut memperburuk kondisi sektor pertanahan di provinsi bengkulu.
"hal itu menjadi akar persoalan yang memicu konflik serta ketidakpastian hukum," tambah rosjonsyah.
untuk itu, lanjut rosjonsyah, badan pertanahan nasional (bpn) untuk lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat tanah. sehingga tidak ada lagi ditemukan sertifikat ganda dalam 1 lahan yang sama.
"saya harapkan bpn jeli mengeluarkan sertifikat, agar tidak keluarnya double," tegasnya.
di sisi lain, rosjonsyah menegaskan, ke depan perlu dibentuknya  satuan tugas (satgas) independen. keberadaan satgas tersebut dinilai penting untuk memastikan integritas dalam proses pengelolaan dan penerbitan sertifikat tanah di provinsi bengkulu.
"satgas mafia tanah yang nanti akan dibentuk oleh atr/bpn benar-benar harus independen. jangan sampai di satgas itu ada yang justru terlibat mafia," beber rosjonsyah.
rosjonsyah mengatakan, memberantas praktik kejahatan pertanahan tersebut sebagai langkah nyata dalam mempercepat implementasi reforma agraria. maka dibentuknya tim gtra yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi harus mempercepat penyelesaian konflik agraria.
"program reforma agraria memiliki nilai strategis dalam mengurangi kesenjangan penguasaan lahan, menyelesaikan sengketa agraria, memberikan kepastian hukum, dan membuka akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi," ujarnya.
rosjonsyah mengungkapkan, reforma agraria juga menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
"kerjasama semua pihak menjadi penting untuk menyukseskan reforma agraria," ungkap rosjonsyah.
sementara itu, kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional (bpn) provinsi bengkulu, indera imanuddin yang juga menjabat sebagai ketua pelaksana harian gerakan tanah reforma agraria (gtra) provinsi bengkulu mengatakan, hasil pendataan potensi tanah objek reforma agraria (tora) di tujuh kabupaten/kota di provinsi bengkulu.
pendataan ini mencakup kota bengkulu, bengkulu tengah, bengkulu selatan, bengkulu utara, kepahiang, lebong, dan rejang lebong.
"potensi tora meliputi aset dari lahan hak guna usaha (hgu) yang telah habis masa pakainya dan kawasan hutan yang dilepaskan," terang indera.
indera menjelaskan, pendataan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang penataan akses yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor-sektor penting, seperti pariwisata, umkm, produksi makanan, perkebunan, dan perikanan.
"termasuk mencakup pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi masyarakat untuk mengoptimalkan manfaat dari tora. seluruh potensi yang teridentifikasi akan disertifikasi melalui skema legalisasi aset atau redistribusi tanah," tutupnya.
dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi strategis untuk penataan aset dan akses reforma agraria di provinsi bengkulu tahun 2024. rekomendasi ini dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan kepada menteri atr/bpn untuk ditindaklanjuti pada tahun 2025. (151)