Kecam Kekerasan Seksual Anak, Ketua DPRD BU Paparkan Dampaknya

Reporter: Aprizal |

Editor: Dendy Supriadi |

Kamis , 30 Nov 2023 - 21:29

Ketua DPRD BU, Sonti Bakara SH--

Remaja merupakan fase anak mulai mengalami pubertas disertai perkembangan organ reproduksi. Dengan demikian remaja harus mendapatkan pendidikan yang akurat tentang seksualitas untuk mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual.

Pada fase ini anak juga perlu tahu bahwa orang tua bisa diajak berdiskusi menyangkut seksualitas. Selaku orang tua beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan informasi tentang bagian tubuh dan fungsinya, pubertas yang akan dialami, aktivitas seksual, kekerasan dan pelecehan seksual.

"Kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi apalagi dilakukan kepada perempuan dan anak karena ketimpangan relasi kuasa yang terjadi, sehingga menjadi tugas kita semua untuk memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak. Dan ini bukan saja tugas pihak pemerintah dan orang tua, namun lintas sektoral dan lintas profesi, agar kekerasan seksual terhadap anak ini dapat cegah secara berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, berdasarakan dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkulu Utara mencatat ada sebnayak 28 kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi sepanjang Januari 2023 hingga saat ini.

Kepala DPPPA Kabupaten BU, Solita Meida MPd melalui Kepala UPTD PPPA BU, Mimid Sarmidin mengatakan, dari 28 kasus yang terjadi tersebut dengan jumlah korban sebanyak 62 korban yang didominasi oleh anak-anak.

Dengan rincian, 11 kasus pencabulan, 7 kasus persetubuhan, 4, kasus kekerasan fisik, 3 kasus inses (hubungan sedarah), 1 kasus KDRT dan 1 kasus tindak pidana perdagangan orang.

"Ya, untuk kasus kekerasan Perempuan dan anak tercatat ke kita mulai Januari hingga saat ini ada 28 kasus dengan total korban 62 orang yang didominasi anak-anak yang menjadi korban," ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa angka kasus kekerasan perempuan dan anak ini tahun ini kemungkinan besar akan mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya yakni tahun 2022 yang hanya terdapat 29 kasus. Hal ini biasanya hingga akhir tahun nanti kasus ini akan bertambah.

"Kemungkinan besar kasus kekerasan perempuan dan anak tahun ini akan mengalami peningkatan, Karena saat ini saja sudah ada 28 kasus," terangnya.

Ia pun kembali menjelaskan, terkait dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang memang didominasi oleh anak-anak ini.

Dikarenakan dari 28 kasus terbanyak adalah kasus pencabulan yang berjumlah 11 kasus. Faktor penyebabnya sendiri dikarenakan tidak harmonisnya hubungan dalam keluarga (Broken Home) menjadi salah satu penyebab terbesar sehingga terjadinya asusila terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, seksual hingga pencabulan.

"Broken Home ini salah satu penyebabnya. Ini membuat psikis anak terganggu dan mental anak menjadi rusak. Dan satu lagi disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial. Yang menjadi faktor kasus pencabulan banyak terjadi," jelasnya.

Dalam upaya pencegahan sendiri, Mimid Sarmidin pun mengakui bahwa pihaknya telah berupaya dengan gencar melakukan sosialisasi serta pendampingan ke desa-desa hingga ke sekolah agar bisa menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak.

Pendampingan in, lanjutnya, bukan hanya pihaknya saja akan tetapi juga melibatkan stakeholder terkait lainnya, seperti pihak Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan hingga psikolog.

"Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan ke tengah masyarakat hingga ke sekolah dengan melibatkan stake holder terkait," tukasnya.(127/prw)

kecam kekerasan seksual anak, ketua dprd bu paparkan dampaknya                            bengkulu utara, be - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu utara (bu) mengecam keras tindak kekerasa seksual pada anak di bawah umum yang baru-baru ini terjadi di kabupaten bengkulu utara. kejadian itu, merupakan yang ke beberapa kali terjadi. dan kekerasan yang terjadi, justru dilakukan oleh orang terdekat, baik dalam hubungan keluarga ataupun pertemanan.
ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara sh saat ditemui terkait persoalan kekerasan seksual pada anak yang banyak dijumpai bahwa korban mengalami kekerasan berulang. 
kasus yang terjadi baru-baru ini terjadi pada seorang anak di bawah umur, korban mengalami tindakan asusila sejak duduk di kelas tiga sekolah dasar (sd) hingga kelas 9 sekolah menengah pertama (smp) oleh ayah kandungnya.
"ini yang sangat kita kecam, karena dampak kekerasan seksual pada anak di bawah umur akan memberikan dampak trauma mendalam terhadap korban. terbaru kasus ayah kandung melakukan tindak asusila terhadap anak kandungnya sendiri sejak duduk di bangku kelas tiga sd," terang sonti bakara.
lebih lanjut sonti bakara menjelaskan, terdapat tiga dampak yang bisa terjadi pada anak apabila mengalami kekerasan seksual. 
pertama, dampak fisik seperti rusaknya alat reproduksi, infeksi pada vagina atau anus, terjadi penyakit menular seperti hiv, herpes. 
kedua, dampak psikis trauma antara lain, pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan pada orang dewasa (betrayal), trauma secara seksual (traumatic sexualization), merasa tidak berdaya (powerlessness). 
ketiga, dampak sosial mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak percaya pada orang lain dan mengisolasi diri dari ruang sosial. 
persoalan kekerasan seksual juga menjadi perbincangan serius karena menyebabkan efek domino pada korban.
"dampak atau efek yang ditimbulkan memang sangat banyak terhadap korban yang dapat menimbulkan persoalan baru yang menyangkut pada masa depan korban," terangnya.
menurut sonti bakara, permasalahan perlindungan korban kekerasan membutuhkan kerjasama lintas sektor, lintas profesi dan juga multidisiplin yang memusatkan keberpihakan kepada penyintas, serta orangtua, lembaga pendidikan formal dan non formal, komunitas sosial, pemerintah dan masyarakat untuk aktif melakukan upaya pencegahan dengan memberikan pendidikan seksual berjenjang sesuai dengan kelompok usia dan tingkat pendidikan. 
muatan pendidikan seksual dapat diberikan dalam proses belajar di rumah, pembelajaran di kelas, orientasi siswa masuk sekolah dan sosialisasi pendidikan seksual lainnya.
pendidikan seksual dan informasi seputar permasalahan seksual harus diberikan kepada anak sedini mungkin. pengenalan pendidikan seksual terhadap anak dapat diawali dengan memperkenalkan fungsi anggota tubuh. seperti memperkenalkan anggota tubuh vital anak, anggota tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, serta pelukan aman dan pelukan membahayakan.
pada anak usia dini diajarkan pula untuk berani berbicara tentang apa yang dialaminya dan orang tua juga harus intens memantau perkembangan anak. pendidikan seks harus dilakukan berjenjang dan akan lebih komprehensif diberikan kepada anak usia remaja.
remaja merupakan fase anak mulai mengalami pubertas disertai perkembangan organ reproduksi. dengan demikian remaja harus mendapatkan pendidikan yang akurat tentang seksualitas untuk mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual.
pada fase ini anak juga perlu tahu bahwa orang tua bisa diajak berdiskusi menyangkut seksualitas. selaku orang tua beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan informasi tentang bagian tubuh dan fungsinya, pubertas yang akan dialami, aktivitas seksual, kekerasan dan pelecehan seksual.
"kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi apalagi dilakukan kepada perempuan dan anak karena ketimpangan relasi kuasa yang terjadi, sehingga menjadi tugas kita semua untuk memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak. dan ini bukan saja tugas pihak pemerintah dan orang tua, namun lintas sektoral dan lintas profesi, agar kekerasan seksual terhadap anak ini dapat cegah secara berkelanjutan," pungkasnya.
sementara itu, berdasarakan dari data dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dpppa) kabupaten bengkulu utara mencatat ada sebnayak 28 kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi sepanjang januari 2023 hingga saat ini.
kepala dpppa kabupaten bu, solita meida mpd melalui kepala uptd pppa bu, mimid sarmidin mengatakan, dari 28 kasus yang terjadi tersebut dengan jumlah korban sebanyak 62 korban yang didominasi oleh anak-anak. 
dengan rincian, 11 kasus pencabulan, 7 kasus persetubuhan, 4, kasus kekerasan fisik, 3 kasus inses (hubungan sedarah), 1 kasus kdrt dan 1 kasus tindak pidana perdagangan orang.
"ya, untuk kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat ke kita mulai januari hingga saat ini ada 28 kasus dengan total korban 62 orang yang didominasi anak-anak yang menjadi korban," ujarnya.
ditambahkannya, bahwa angka kasus kekerasan perempuan dan anak ini tahun ini kemungkinan besar akan mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya yakni tahun 2022 yang hanya terdapat 29 kasus. hal ini biasanya hingga akhir tahun nanti kasus ini akan bertambah.
"kemungkinan besar kasus kekerasan perempuan dan anak tahun ini akan mengalami peningkatan, karena saat ini saja sudah ada 28 kasus," terangnya.
ia pun kembali menjelaskan, terkait dengan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang memang didominasi oleh anak-anak ini. 
dikarenakan dari 28 kasus terbanyak adalah kasus pencabulan yang berjumlah 11 kasus. faktor penyebabnya sendiri dikarenakan tidak harmonisnya hubungan dalam keluarga (broken home) menjadi salah satu penyebab terbesar sehingga terjadinya asusila terhadap anak, baik itu kekerasan fisik, seksual hingga pencabulan.
"broken home ini salah satu penyebabnya. ini membuat psikis anak terganggu dan mental anak menjadi rusak. dan satu lagi disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial. yang menjadi faktor kasus pencabulan banyak terjadi," jelasnya.
dalam upaya pencegahan sendiri, mimid sarmidin pun mengakui bahwa pihaknya telah berupaya dengan gencar melakukan sosialisasi serta pendampingan ke desa-desa hingga ke sekolah agar bisa menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. 
pendampingan in, lanjutnya, bukan hanya pihaknya saja akan tetapi juga melibatkan stakeholder terkait lainnya, seperti pihak kepolisian, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan hingga psikolog.
"salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan ke tengah masyarakat hingga ke sekolah dengan melibatkan stake holder terkait," tukasnya.(127/prw)