Pemkot Bengkulu Kaji Kelemahan Capaian PAD, Ini Langkahnya untuk Maksimalkan PAD
Wali Kota Bengkulu terpilih Dr Dedy Wahyudi.--
Harianbengkuluekspress.id - Memasuki masa awal kepemimpinan Wali Kota Dedy Wahyudi dan Wakil Wali Kota Ronny PL Tobing. Duo pimpinan Pemda Kota Bengkulu itu langsung dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung hingga 2027.
Hal ini membuat pemkot harus melakukan pembenahan maksimal, karena itu artinya sebagian besar belanja daerah bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu Pemkot mengakji kelemahan yang terjadi sebagai bahan evaluasi sehingga capaian PAD bisa dimaksimalkan kedepannya.
Wali Kota, Dedy Wahyudi mengatakan, Pemerintah Kota Bengkulu mengkaji dan mengevaluasi sejumlah faktor yang menjadi kelemahan dalam capaian PAD. Ditargetkan pada 2025 capaian PAD bisa terealisasi 100 persen.
"Kita juga melihat capaian PAD pada APBD tahun lalu, untuk melihat dimana yang menjadi kelemahannya," ujar Dedy Wahyudi.
BACA JUGA:Bunda Lina Salurkan Donasi untuk Balita, Derita Pembengkakan Jantung Berobat ke Daerah Ini
BACA JUGA:Kendaraan Odol di BU Bakal Sering Ditertibkan, Ini Tujuannya
Menurutnya, hasil pembangunan, investasi, serta penataan Kota Bengkulu selama ini juga harus dikaji. Sebab, seiring dengan kemajuan dan perkembangan itu juga diiringi dengan peningkatan potensi pendapatan. Untuk itu, seluruh sektor yang memiliki potensi dijadikan sumber pendapatan.
"Alhamdulilah, setelah berunding dengan Forkopimda, semuanya mendukung. Kita ingin mengurai ketergantungan dengan pusat. Satu sisi ini sebagai ancaman, tapi dibalik itu juga sebagai penyemangat kita memaksimalkan PAD," papar Dedy.
Saat ini ada 11 sektor pajak dan retribusi ditangani Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu. Dengan target mencapai Rp249 miliar. Target ini naik sebesar Rp 48 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 201 miliar.
Bekerja sama dengan APH telah dilakukan pemasangan tapping box melalui sistem cash register di seluruh tempat usaha, seperti perhotelan, restoran, bisnis karaoke, pusat perbelanjaan dan sebagainya yang masuk dalam skala menengah keatas. Tak hanya Bapenda, Dedy juga meminta seluruh OPD untuk mengkaji ulang potensi PAD tersebut seperti Dinas Perizinan, Disperindag, Dinas Pariwisata, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BACA JUGA:12 DI Aliri 1.400 Hektare Sawah di Mukomuko, Ini Tujuannya
"Pada intinya daerah diminta melakukan improvisasi bagaimana bisa bertahan, tetapi tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar capaian PAD maka semakin besar peluang daerah untuk membangun," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)