Mulai 2025, Jabatan Kepala Sekolah Dibatasi Dua Periode, Ini Penjelasannya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Selasa , 20 May 2025 - 17:00

Jabatan kepala sekolah dibatasi hingga dua periode-Tangkaplayar/bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memastikan bahwa jabatan kepala sekolah sekarang dibatasi paling banyak dua periode, dimana setiap periode berlangsung selama empat tahun.

Kebijakan ini tertulis dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

Pembatasan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada guru lain yang kompeten untuk menjadi kepala sekolah, serta mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan sekolah.

Permendikbuddasmen ini berlaku nasional, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mencakup semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penugasan guru menjadi kepala sekolah diatur dalam Pasal 23 Permendikdasmen No 7/2025 menyebutkan bahwa:

Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasar periodisasi penugasan.

Periodisasi penugasan dilaksanakan berturut-turut dua periode dengan ketentuan setiap periode selama empat tahun.

"Kepala Sekolah melaksanakan masa tugas selama empat tahun dan bisa diperpanjang satu kali masa tugas berikutnya di satuan pendidikan yang sama atau berbeda."

Kepala sekolah tidak dapat dipindahkan ke satminkal lain sebelum menyelesaikan masa penugasan minimal 2 tahun.

Apabila, setelah masa jabatan Kepala Sekolah sudah selesai dan belum terdapat calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat.

mulai 2025, jabatan kepala sekolah dibatasi dua periode, ini penjelasannya                             harianbengkuluekspress.id- kementerian pendidikan, kebudayaan, dasar dan menengah (kemendikdasmen) resmi memastikan bahwa jabatan kepala sekolah sekarang dibatasi paling banyak dua periode, dimana setiap periode berlangsung selama empat tahun. 
kebijakan ini tertulis dalam permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. 
pembatasan ini dilakukan  bertujuan untuk memberikan kesempatan  kepada guru lain yang kompeten untuk menjadi kepala sekolah, serta mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan sekolah.
permendikbuddasmen ini berlaku nasional, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mencakup semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.
baca juga:hati-hati beli jajan anak, bpom temukan es krim mengandung alkohol 
baca juga:bencoolen mall kembali gelar event art, music and culture: prodi arsitektur unib tampilkan pameran maket
penugasan guru menjadi kepala sekolah diatur dalam  pasal 23 permendikdasmen no 7/2025 menyebutkan bahwa:
penugasan guru asn sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan berdasar periodisasi penugasan. 
periodisasi penugasan dilaksanakan berturut-turut dua periode dengan ketentuan setiap periode selama empat tahun.
"kepala sekolah melaksanakan masa tugas selama empat tahun dan bisa diperpanjang satu kali masa tugas berikutnya di satuan pendidikan yang sama atau berbeda." 
kepala sekolah tidak dapat dipindahkan ke satminkal lain sebelum menyelesaikan masa penugasan minimal 2 tahun.
apabila,  setelah masa jabatan kepala sekolah sudah selesai dan belum terdapat calon kepala sekolah yang memenuhi syarat. 
baca juga:suhu panas di arab saudi tembus 46 derajat celcius, 8 ribu jch terserang ispa, ini imbauan kkhi
baca juga:hari-hati, 7 bahaya tidur terlalu lama, menurut pakar
maka pejabat pembina kepegawaian (ppk) dapat menetapkan kembali kepala sekolah yang bersangkutan dengan ketentuan perpanjangan penugasan tak lebih dari satu periode dan punya hasil penilaian kinerja dengan predikat “sangat baik” selama dua tahun terakhir.
dengan demikian, kebijakan ini memberikan batasan yang lebih tegas terkait masa jabatan kepala sekolah, yang sebelumnya dapat menjabat hingga maksimal 16 tahun, menjadi lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
dengan adanya pembatasan, diharapkan muncul regenerasi kepemimpinan sekolah yang lebih sehat serta kompetitif.
selain itu, pembatasan ini juga memperkuat fungsi kepala sekolah sebagai manajer profesional, bukan hanya jabatan struktural jangka panjang.
kedepan, kepala sekolah mesti menjadi motor penggerak transformasi pendidikan. pembatasan ini untuk memastikan setiap sekolah mendapat pemimpin yang terus relevan, inovatif, dan adaptif. (**)