Konflik Agraria PT ABS dan Warga Pino Raya, Sahlan Sirad:Sebaiknya Laporkan ke APH

Reporter: Asrianto |

Editor: Asrianto |

Minggu , 07 Dec 2025 - 14:25

Sahlan Sirad-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id- Terkait konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Pino Raya Bengkulu Selatan antara PT ABS dan masyarakat hingga kini belum tuntas.

Bahkan, puncaknya, beberapa waktu lalu terjadi konflik yang makin memanas hingga menyebabkan adanya penembakan yang menyebabkan 5 warga terluka.

Oleh karena itu, salah satu pemerhati agraria di Provinsi Bengkulu, Sahlan Sirad mengimbau para pihak agar membawa masalah konflik agraria antara petani sawit pemilik lahan vs perusahan perkebunan sawit sebaiknya menempuh jalur hukum perdata maupun PTUN (pembatalan HGU/IUP).

"Untuk menyelesaikan masalah konflik agraria tersebut sebaiknya laporkan ke aparat penegak hukum (APH), sebab nantinya putusan pengadilan berifat final dan mengikat," katanya kepada BE, Minggu 7 Desember 2025.

Sahlan mengaku, dasar hukumnya jelas yakni Peraturan Menteri Pertanian no 18 th 2021 memperjelas UU no 39 th 2014 tentang Perkebunan.

Dalam salah satu pasal mewajibkan pihak perusahan menyediakan kebun kemitraan/plasma minimal 20% dari total luas lahan HGU.

Artinya kebun plasma di dalam wilayah HGU bukan di luar wilayah HGU.

Terlebih lagi, sekarang ini banyak pengusaha perkebunan belum menyiapkan lahan plasma untuk petani dengan alasan belum dapat lahan untuk kebun plasma.

"Apabila perusahaan tidak melakukan kewajiban menyediakan kebun plasma maka pihak pemerintah daerah memberikan teguran sampai dilakukan pencabutan semua perizinan yaitu IUP, HGU dll," ujarnya Pria yang juga pernah menjadi calon Wakil Bupati Kaur ini.

Sahlan menjelaskan, porsi pembagian hasil kebun plasma dengan perusahan belum diatur dengan jelas, dimusyawarahkan antara perusahan, pemda dan petani .

Namun, biasanya 80% untuk petani, 20 % untuk perusahaan, sebaiknya pemda bersama DPRD buat peraturan daerah untuk porsi pembagian hasil ini.

Sahlan menambahkan, yang dikategorikan konflik agraria kebun kelapa sawit antara lain :

konflik agraria pt abs dan warga pino raya, sahlan sirad:sebaiknya laporkan ke aph                            harianbengkuluekspress.id- terkait konflik agraria yang terjadi di kecamatan pino raya bengkulu selatan antara pt abs dan masyarakat hingga kini belum tuntas.
bahkan, puncaknya, beberapa waktu lalu terjadi konflik yang makin memanas hingga menyebabkan adanya penembakan yang menyebabkan 5 warga terluka.
oleh karena itu, salah satu pemerhati agraria di provinsi bengkulu, sahlan sirad mengimbau para pihak agar membawa masalah konflik agraria antara petani sawit pemilik lahan vs perusahan perkebunan sawit sebaiknya menempuh jalur hukum perdata maupun ptun (pembatalan hgu/iup). 
"untuk menyelesaikan masalah konflik agraria tersebut sebaiknya laporkan ke aparat penegak hukum (aph), sebab nantinya putusan pengadilan berifat final dan mengikat," katanya kepada be, minggu 7 desember 2025.
baca juga:bpn akui hgu pt abs baru terbit maret 2025, mahasiswa sempat segel aula kanwil bpn 
baca juga:bupati–kemenkumham sumsel bahas penanganan kasus penembakan pt abs
sahlan mengaku, dasar hukumnya jelas yakni peraturan menteri pertanian no 18 th 2021 memperjelas uu no 39 th 2014 tentang perkebunan.
dalam salah satu pasal mewajibkan pihak perusahan menyediakan kebun kemitraan/plasma minimal 20% dari total luas lahan hgu. 
artinya kebun plasma di dalam wilayah hgu bukan di luar wilayah hgu. 
terlebih lagi, sekarang ini banyak pengusaha perkebunan belum menyiapkan lahan plasma untuk petani dengan alasan belum dapat lahan untuk kebun plasma. 
"apabila perusahaan tidak melakukan kewajiban menyediakan kebun plasma maka pihak pemerintah daerah memberikan teguran sampai dilakukan pencabutan semua perizinan yaitu iup, hgu dll," ujarnya pria yang juga pernah menjadi calon wakil bupati kaur ini. 
sahlan menjelaskan, porsi pembagian hasil kebun plasma dengan perusahan belum diatur dengan jelas, dimusyawarahkan antara perusahan, pemda dan petani .
namun, biasanya 80% untuk petani, 20 % untuk perusahaan, sebaiknya pemda bersama dprd buat peraturan daerah untuk porsi pembagian hasil ini.
sahlan menambahkan, yang dikategorikan konflik agraria kebun kelapa sawit antara lain :
1. pihak perusahaan tidak memenuhi kewajiban kebun plasma.
2. pihak perusahaan membuat kebun melebihi luas dari iup/hgu.
3. pihak perusahaan tidak memberikan penggantian tanam tumbuh diatas lahan petani sesuai dengan ketentuan dalam iup/hgu sehingga dikategorikan penyerobotan. petani berhak untuk tidak melepaskan lahannya walaupun didalam area iup/hgu.
4. petani asal pemilik lahan yang dibebaskan perusahan berkeberatan dilakukan perpanjangan hgu.
5. pelanggaran semua atau salah satu dari ketentuan ketentuan dalam iup/hgu.
baca juga:bentuk timsus tuntaskan konflik pt abs, stafsus dpd ri hingga wakapolda turun ke bengkulu selatan
baca juga:suara tembakan pecah di kebun sawit, 5 warga alami luka tembak, pt abs klaim tak tahu karyawan bawa senpi
"petani asal pemilik tanah dengn bukti legalitas kepemilikan (foto copy : serifikat, skt,girik). dapat mengajukan keberatan/class action ke pengadilan perdata dan ptun untuk mencabut iup dan hgu,"beber sahlan.
terkait dengan hal tersebut diatas, sahlan sekali lagi menyarankan ke pemda bersama dprd segera buat perda yang juga memuat apabila iup/hgu dicabut atau tidak diperpanjang lahan perkebunan milik siapa atau dikembalikan ke petani pemilik lahan sebelumnya? 
"hal ini penting agar tidak timbul konflik baru antar petani dengan petani atau antar para petani dengan pemda ataupun dengan pihak perusahaan tersebut," tutup sahlan sirad. (*)