PR Besar Infrastruktur di Kota Bengkulu Belum Terselesaikan

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Senin , 08 Dec 2025 - 21:13

MEDI/BE Anggota DPRD Kota Bengkulu, Sudisman saat menggelar reses di Kantor Kecamatan Ratu Samban.--

Harianbengkuluekspress.id - Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Hanura, Sudisman, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahun 2025, di Kantor Camat Ratu Samban, Kota Bengkulu. Pada reses itu sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait persoalan drainase, limbah lingkungan, hingga pembangunan yang dinilai tak kunjung terealisasi meskipun telah berulang kali diusulkan, namun belum juga terselesaikan.

Sudisman menilai seluruh keluhan masyarakat masih tergolong wajar dan seharusnya menjadi perhatian serius
pemerintah daerah.

“Semua keresahan warga itu memang harus ditanggapi dengan serius. Pembangunan di Kota Bengkulu tujuannya
untuk menyejahterakan masyarakat, jadi hal-hal yang meresahkan itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri.

“Pada 2025 dan 2026 saja anggaran kita dipangkas pusat, TKD kita berkurang Rp167 miliar. Kita memahami kondisi ini, tetapi masalahnya keluhan masyarakat itu sudah diulang sejak 2024. Ini yang membuat warga merasa tidak tepat jika alasan anggaran terus digunakan,” tegasnya.

Salah satu persoalan yang disorot warga aliran limbah dari kawasan belakang Hotel Mercure, yang mengalir ke
drainase sehingga menimbulkan bau busuk. Kondisi tersebut juga dinilai membahayakan anak-anak yang bermain di sekitar siring.

“Itu sangat mengganggu masyarakat. Bau busuknya menyengat, dan drainasenya membahayakan anak-anak.

Masalah seperti ini harus segera ditindaklanjuti,” kata Sudisman.

Ia menyampaikan, segera mengusulkan Komisi II DPRD Kota Bengkulu, melakukan inspeksi ke lapangan. Sudisman
juga menyinggung persoalan serupa yang terjadi di wilayah Pengantungan, khususnya RT 11, yang sudah tiga kali
disidak sejak 2024 bersama Dinas PUPR. Namun hingga kini belum ada perbaikan signifikan.

“Saat itu Sekretaris PUPR berjanji akan melaksanakan keinginan masyarakat, tetapi kondisi di lapangan masih parah. Akses jalan sulit, rawan banjir, dan drainasenya masih alami, belum pernah tersentuh pembangunan,” jelasnya.

Sudisman menegaskan, persoalan drainase seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat hal tersebut selaras dengan visi-misi wali kota dalam pembangunan daerah.

“Drainase itu prioritas pembangunan. Jadi saya berharap ini benar-benar menjadi perhatian utama pemerintah,” tutupnya. (Medi Karya Saputra)

pr besar infrastruktur di kota bengkulu belum terselesaikan                            harianbengkuluekspress.id -  anggota dprd kota bengkulu dari fraksi hanura, sudisman, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahun 2025, di kantor camat ratu samban, kota bengkulu. pada reses itu sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait persoalan drainase, limbah lingkungan, hingga pembangunan yang dinilai tak kunjung terealisasi meskipun telah berulang kali diusulkan, namun belum juga terselesaikan.
sudisman menilai seluruh keluhan masyarakat masih tergolong wajar dan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“semua keresahan warga itu memang harus ditanggapi dengan serius. pembangunan di kota bengkulu tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat, jadi hal-hal yang meresahkan itu tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri. 
“pada 2025 dan 2026 saja anggaran kita dipangkas pusat, tkd kita berkurang rp167 miliar. kita memahami kondisi ini, tetapi masalahnya keluhan masyarakat itu sudah diulang sejak 2024. ini yang membuat warga merasa tidak tepat jika alasan anggaran terus digunakan,” tegasnya.
salah satu persoalan yang disorot warga aliran limbah dari kawasan belakang hotel mercure, yang mengalir ke drainase sehingga menimbulkan bau busuk. kondisi tersebut juga dinilai membahayakan anak-anak yang bermain di sekitar siring.
“itu sangat mengganggu masyarakat. bau busuknya menyengat, dan drainasenya membahayakan anak-anak.
masalah seperti ini harus segera ditindaklanjuti,” kata sudisman.
ia menyampaikan, segera mengusulkan komisi ii dprd kota bengkulu, melakukan inspeksi ke lapangan. sudisman juga menyinggung persoalan serupa yang terjadi di wilayah pengantungan, khususnya rt 11, yang sudah tiga kali disidak sejak 2024 bersama dinas pupr. namun hingga kini belum ada perbaikan signifikan.
“saat itu sekretaris pupr berjanji akan melaksanakan keinginan masyarakat, tetapi kondisi di lapangan masih parah.  akses jalan sulit, rawan banjir, dan drainasenya masih alami, belum pernah tersentuh pembangunan,” jelasnya.
sudisman menegaskan, persoalan drainase seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat hal tersebut selaras dengan visi-misi wali kota dalam pembangunan daerah.
“drainase itu prioritas pembangunan. jadi saya berharap ini benar-benar menjadi perhatian utama pemerintah,” tutupnya. (medi karya saputra)

Tag

Share