122 Desa di Rejang Lebong Belum Ajukan Pencairan DD

Reporter: ari |

Editor: novri |

Rabu , 08 Apr 2026 - 20:58

Kepala Dinas PMD Rejang Lebong, Drs Budi Setiawan--

Harianbengkuluekspress.id - Sebanyak 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong hingga kini belum dapat mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026. Kondisi ini disebabkan belum terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar pencairan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Rejang Lebong, Drs Budi Setiawan mengatakan, keterlambatan tersebut dipicu adanya transisi kepemimpinan di daerah yang berdampak pada proses administrasi.

"Perbup Dana Desa tahun 2026 belum selesai karena terjadi perubahan pejabat yang menandatanganinya, dari Bupati non-aktif ke Plt Bupati," ungkap Budi.

Budi menjelaskan, saat ini Pemkab Rejang Lebong masih menunggu izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kewenangan penandatanganan Perbup oleh Plt Bupati. Akibatnya, hingga saat ini belum ada satu pun desa yang mengajukan pencairan DD tahap I.

"Kita masih menunggu izin dari Kemendagri. Kalau sudah keluar, desa bisa langsung mengajukan pencairan tahap pertama sebesar 60 persen," ujar Budi.

Menurut Budi, sebelumnya draf Perbup tersebut sebenarnya telah rampung dan siap ditandatangani. Namun, perubahan status kepala daerah mengharuskan adanya penyesuaian administratif sesuai ketentuan.

Budi berharap proses perizinan tersebut dapat segera selesai agar penyaluran dana desa tidak semakin terlambat.

"Kami berharap izin segera turun sehingga pencairan bisa segera dilakukan," harap Budi.

Di sisi lain, Budi menyebutkan total Dana Desa tahun 2026 di Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun 2025 totalnya sekitar Rp 101 miliar, sedangkan tahun 2026 turun menjadi Rp 36 miliar," sampai Budi.

Budi menegaskan, penggunaan Dana Desa tahun ini hanya difokuskan pada kegiatan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

"Untuk perjalanan dinas dan kegiatan bimtek sudah tidak diperbolehkan lagi," tegas Budi.

122 desa di rejang lebong   belum ajukan pencairan dd                            harianbengkuluekspress.id - sebanyak 122 desa di kabupaten rejang lebong hingga kini belum dapat mengajukan pencairan dana desa (dd) tahun anggaran 2026. kondisi ini disebabkan belum terbitnya peraturan bupati (perbup) sebagai dasar pencairan.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) rejang lebong, drs budi setiawan mengatakan, keterlambatan tersebut dipicu adanya transisi kepemimpinan di daerah yang berdampak pada proses administrasi.
"perbup dana desa tahun 2026 belum selesai karena terjadi perubahan pejabat yang menandatanganinya, dari bupati non-aktif ke plt bupati," ungkap budi.
baca juga: polres kepahiang kantongi identitas calon tersangka kematian sopiah
baca juga:pansel umumkan tiga besar jpt, wali kota bengkulu tentukan pejabat definitif
budi menjelaskan, saat ini pemkab rejang lebong masih menunggu izin dari kementerian dalam negeri (kemendagri) terkait kewenangan penandatanganan perbup oleh plt bupati. akibatnya, hingga saat ini belum ada satu pun desa yang mengajukan pencairan dd tahap i.
"kita masih menunggu izin dari kemendagri. kalau sudah keluar, desa bisa langsung mengajukan pencairan tahap pertama sebesar 60 persen," ujar budi.
menurut budi, sebelumnya draf perbup tersebut sebenarnya telah rampung dan siap ditandatangani. namun, perubahan status kepala daerah mengharuskan adanya penyesuaian administratif sesuai ketentuan.
budi berharap proses perizinan tersebut dapat segera selesai agar penyaluran dana desa tidak semakin terlambat.
"kami berharap izin segera turun sehingga pencairan bisa segera dilakukan," harap budi.
di sisi lain, budi menyebutkan total dana desa tahun 2026 di kabupaten rejang lebong mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"tahun 2025 totalnya sekitar rp 101 miliar, sedangkan tahun 2026 turun menjadi rp 36 miliar," sampai budi.
budi menegaskan, penggunaan dana desa tahun ini hanya difokuskan pada kegiatan prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
"untuk perjalanan dinas dan kegiatan bimtek sudah tidak diperbolehkan lagi," tegas budi.
berdasarkan data dinas pmd, pagu tertinggi dd tahun 2026 mencapai rp 373,4 juta yang diterima desa batu panco, desa rimbo recap, dan desa sumber bening. sedangkan pagu terendah diterima desa kayu manis di kecamatan selupu rejang sebesar rp 236,1 juta. (ari)