Green Demokrasi Solusi Biaya Politik Tinggi Sultan Dorong Politik Rendah Biaya dan Berbasis Keberlanjutan

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 17 Feb 2026 - 21:45

RIO/BE Ketua DPD Republik Indonesia, Sultan B. Najamudin menyampoikan gagasan Green Demokrasi dalam diskusi publik bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) atau Masyarakat Jurnalis Lingkungan Bengkulu, Selasa 17 Februari 2026.--

Harianbengkuluekspress.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan B Najamudin, menyerukan penerapan konsep Green Demokrasi sebagai arus baru dalam politik Indonesia. Gagasan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai upaya menekan tingginya biaya politik.

Menurut Sultan, Green Demokrasi selama ini kerap dipahami sebatas isu penghijauan. Padahal, konsep tersebut merupakan model demokrasi yang lebih komprehensif.

“Green demokrasi bukan sekadar agenda lingkungan. Ini model demokrasi yang menekan biaya politik, memperkuat partisipasi publik, dan menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi kebijakan,” ujar Sultan dalam diskusi publik bedah buku Green Demokrasi yang digelar bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan elemen mahasiswa di Sekretariat DPD RI Perwakilan Bengkulu, Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut mendorong transparansi serta pemanfaatan digitalisasi secara masif guna memangkas ongkos politik, sekaligus memastikan setiap kebijakan publik berpijak pada prinsip keadilan sosial, termasuk perlindungan hak masyarakat adat.

Sultan juga menilai Indonesia memerlukan model politik hijau yang kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila, bukan sekadar meniru praktik partai hijau di negara lain.
Buku Green Demokrasi yang dibedah dalam diskusi tersebut, lanjutnya, merupakan refleksi atas perjalanan panjang karier politik dan pengalaman hidupnya.

“Saya bukan orang yang banyak berteori, tetapi buku ini hasil perjalanan panjang, refleksi yang relevan, dan pikiran orisinal saya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, konsep Green Demokrasi telah didaftarkan sebagai hak paten atas namanya dan tengah diupayakan perlindungan haknya di tingkat internasional.

Ketua SIEJ Provinsi Bengkulu Doni Aftarizal SHut menilai kondisi lingkungan saat ini membutuhkan perubahan perspektif demokrasi yang lebih sistemik. Kerusakan lingkungan, menurutnya, bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat, mulai dari banjir, longsor hingga penurunan hasil pertanian.

“Kita tidak lagi berbicara soal teori perubahan iklim. Masyarakat sudah merasakan dampaknya secara langsung,” ujarnya.

Ia menegaskan, dampak perubahan iklim kerap menjadi “bencana senyap” yang perlahan menggerogoti ekonomi warga dan membutuhkan perhatian serius semua pihak. (Eko Putra Membara)

green demokrasi solusi biaya politik tinggi sultan dorong politik rendah biaya dan berbasis keberlanjutan                            harianbengkuluekspress.id - ketua dewan perwakilan daerah republik indonesia, sultan b najamudin, menyerukan penerapan konsep green demokrasi sebagai arus baru dalam politik indonesia. gagasan ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai upaya menekan tingginya biaya politik.
menurut sultan, green demokrasi selama ini kerap dipahami sebatas isu penghijauan. padahal, konsep tersebut merupakan model demokrasi yang lebih komprehensif.
“green demokrasi bukan sekadar agenda lingkungan. ini model demokrasi yang menekan biaya politik, memperkuat partisipasi publik, dan menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi kebijakan,” ujar sultan dalam diskusi publik bedah buku green demokrasi yang digelar bersama society of indonesian environmental journalists (siej) dan elemen mahasiswa di sekretariat dpd ri perwakilan bengkulu, selasa (17/2/2026).
baca juga:erni soroti bansos di kota bengkulu tak merata
baca juga:rahmad kawal rp1,5 miliar program bedah rumah reses waka i dprd kota
ia menjelaskan, pendekatan tersebut mendorong transparansi serta pemanfaatan digitalisasi secara masif guna memangkas ongkos politik, sekaligus memastikan setiap kebijakan publik berpijak pada prinsip keadilan sosial, termasuk perlindungan hak masyarakat adat.
sultan juga menilai indonesia memerlukan model politik hijau yang kontekstual dan berakar pada nilai pancasila, bukan sekadar meniru praktik partai hijau di negara lain.buku green demokrasi yang dibedah dalam diskusi tersebut, lanjutnya, merupakan refleksi atas perjalanan panjang karier politik dan pengalaman hidupnya.
“saya bukan orang yang banyak berteori, tetapi buku ini hasil perjalanan panjang, refleksi yang relevan, dan pikiran orisinal saya,” ungkapnya.
ia menambahkan, konsep green demokrasi telah didaftarkan sebagai hak paten atas namanya dan tengah diupayakan perlindungan haknya di tingkat internasional.
baca juga: peringati hari jadi ke-23, pemkab mukomuko gelar syukuran
ketua siej provinsi bengkulu doni aftarizal shut menilai kondisi lingkungan saat ini membutuhkan perubahan perspektif demokrasi yang lebih sistemik. kerusakan lingkungan, menurutnya, bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat, mulai dari banjir, longsor hingga penurunan hasil pertanian.
“kita tidak lagi berbicara soal teori perubahan iklim. masyarakat sudah merasakan dampaknya secara langsung,” ujarnya.
ia menegaskan, dampak perubahan iklim kerap menjadi “bencana senyap” yang perlahan menggerogoti ekonomi warga dan membutuhkan perhatian serius semua pihak. (eko putra membara)

Tag

Share