Warga Batu Bandung ''Kuningkan '' Muara Kemumu, Desak Hasil Otopsi Gita Dibuka Transparan

Harianbengkuluekspress.id – Gelombang desakan agar misteri kematian Gita Fitri Ramadi diusut tuntas terus mengalir deras.

Selasa 3 Maret 2026 ratusan warga Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, melakukan aksi solidaritas dengan memasang ratusan bendera kuning di sepanjang jalan desa hingga kediaman almarhumah.

Pantauan wartawan Bengkulu Ekspress di lapangan, pengibaran bendera kuning ini bukan sekadar simbol duka cita.

Melalui aksi ini, warga menuntut agar pihak kepolisian dan tim medis membuka hasil otopsi secara transparan dan jujur kepada publik, guna menjawab teka-teki penyebab kematian korban yang dinilai janggal.

BACA JUGA:Jangan Sampai Terlewat, Malam Ini Terjadi Gerhana Bulan Total, Bisa Disaksikan Mulai 18.03 WIB

BACA JUGA: Ini Rincian Lengkap Besaran Zakat Fitrah Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026

"Kami tidak ingin ada spekulasi liar. Harapan kami hanya satu, buka hasil otopsi itu terang-benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar keadilan bagi almarhumah bisa ditegakkan," tegas salah seorang warga di lokasi kejadian.

Pihak keluarga Gita pun menyampaikan hal senada. Mereka meminta agar proses hukum dilakukan secara objektif dan profesional sesuai prosedur yang berlaku. Keluarga berharap pembuktian ilmiah melalui otopsi bisa menjadi kunci utama pengungkapan kasus ini.

"Kami ingin kepastian. Intinya lakukan sesuai prosedur, jangan sampai ada fakta yang disembunyikan," tambah Rustam Efendi SH MBA kuasa hukum keluarga korban.

Sementara itu, aparat kepolisian dari Polres Kepahiang tampak bersiaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Meski suasana sempat tegang karena desakan warga, namun aksi pemasangan bendera tersebut berlangsung aman dan tertib.

BACA JUGA: KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq dalam OTT

BACA JUGA:Perkuat KRS, BKKBN Bengkulu Libatkan Ribuan Mitra

Hingga berita ini diturunkan, warga menegaskan akan terus mengawal kasus ini sampai ada penjelasan resmi yang masuk akal dari pihak berwenang.