Dana Desa 2024 Disorot, Pendamping Desa Ungkap Kejanggalan Audit Inspektorat Mukomuko

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Selasa , 04 Feb 2025 - 06:23

Dana Desa 2024 Disorot, Pendamping Desa Ungkap Kejanggalan Audit Inspektorat Mukomuko-Endi/Bengkuluekspress-

Tak hanya itu, Jasman, juga menyinggung bahwa ada beberapa pemerintah desa yang mencoba mengajukan sanggahan atas temuan pemeriksaan, namun sanggahan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas.

Padahal, menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, sanggahan serupa masih diterima.

"Dulu, saat Pak Suharman (anggota DPRD yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa), kami pernah mengajukan sanggahan dan itu diterima dengan baik. Kenapa sekarang berbeda?" katanya dengan nada bertanya.

Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada standar ganda dalam pemeriksaan Dana Desa yang dilakukan tahun ini.

Jika situasi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa.

Lebih jauh, Jasman, juga menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam anggaran proyek infrastruktur antara Dana Desa yang bersifat swakelola dengan proyek yang dibiayai melalui APBD dan dilakukan secara kontraktual.

Sebagai contoh, ia menyebut bahwa pengoralan jalan di desa dengan sistem swakelola hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 200 juta untuk 100 meter jalan, sementara proyek yang sama dalam APBD dengan sistem kontraktual bisa mencapai Rp 300 juta.

"Coba kita bandingkan. Pengoralan jalan di desa, 100 meter hanya Rp 200 juta karena swakelola. Tapi kalau pakai APBD dan kontraktual, bisa sampai Rp 300 juta. Ini kan janggal!" tegasnya.

Menurutnya, jika Dana Desa diaudit secara ketat dengan standar tertentu, maka seharusnya proyek-proyek dalam APBD juga mendapatkan pengawasan yang sama agar tidak ada ketimpangan dalam kebijakan pengelolaan anggaran pembangunan.

Meskipun banyak mengkritisi proses pemeriksaan Dana Desa, Jasman menegaskan bahwa dirinya dan para pendamping desa tidak menentang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat maupun instansi terkait.

Justru, mereka mendukung segala bentuk evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa agar semakin transparan dan akuntabel.

Namun, ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan berkeadilan, tanpa ada indikasi keberpihakan atau standar ganda.

"Kami sangat mendukung program-program pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pengelolaan Dana Desa. Tapi harus berkeadilan, jangan ada yang merasa dirugikan," ungkapnya.

dana desa 2024 disorot,  pendamping desa ungkap kejanggalan audit inspektorat mukomuko                            harianbengkuluekspress.id – pemeriksaan dana desa (dd) tahun 2024 oleh inspektorat mukomuko menjadi sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat (rdp) yang digelar komisi 1 dprd mukomuko bersama pendamping desa dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) pada senin, 3 februari 2025.
suasana rapat yang berlangsung di ruang serbaguna gedung dprd itu menjadi lebih tegang ketika jasman, st, seorang tim ahli pemberdayaan masyarakat (tapm) yang bertugas sebagai koordinator wilayah (korwil) kecamatan air manjuto, lubuk pinang, dan kota mukomuko, mengungkapkan dugaan adanya kejanggalan dalam proses pemeriksaan fisik dana desa tahun ini.
dalam pernyataannya, jasman, secara terbuka mempertanyakan metode audit yang diterapkan oleh inspektorat mukomuko.
baca juga:alokasikan dana desa untuk bumdes, ini instruksi kepala dinas pmd provinsi bengkulu pada desa
baca juga:audit dana desa 2024 disorot, kades protes, dprd mukomuko tampung aspirasi
menurutnya, ada perbedaan mencolok antara pemeriksaan tahun ini dengan audit yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. 
perbedaan inilah yang dinilainya sebagai salah satu penyebab banyaknya temuan dalam pemeriksaan dana desa 2024.
"ada apa dengan inspektorat hari ini? apakah desa ini mau dijadikan objektivitas? mundur kita 10 tahun kemarin," ujar jasman di hadapan ketua dan anggota komisi 1 dprd mukomuko.
ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah telah mengatur bahwa semua proses dilakukan secara swakelola. 
artinya, perencanaan anggaran biaya (rab) dan gambar teknis dapat dibuat secara sederhana, tanpa harus melibatkan tenaga profesional di bidang teknik. hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia di desa.
"gambar kegiatan fisik desa itu boleh dibuat dengan tulisan tangan atau secara manual, karena pemerintah menyadari sdm di tingkat desa memang terbatas," jelas jasman.
namun, yang menjadi kejanggalan, lanjutnya, adalah ketika instrumen pemeriksaan oleh auditor menggunakan standar yang berbeda dari realitas pelaksanaan pembangunan desa. 
hal ini mengakibatkan munculnya banyak temuan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip swakelola yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"ketika instrumen audit berbeda dengan instrumen pelaksanaan, tentu hasilnya juga akan berbeda. ini yang menjadi penyebab banyaknya temuan dalam pemeriksaan dana desa 2024," tambahnya.
tak hanya itu, jasman, juga menyinggung bahwa ada beberapa pemerintah desa yang mencoba mengajukan sanggahan atas temuan pemeriksaan, namun sanggahan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas.
baca juga:audit dana desa 2024 disorot, kades protes, dprd mukomuko siap mediasi
baca juga:kejari monitoring dana desa di bengkulu selatan, gunakan aplikasi ini untuk pantau aliran keluar masuk dd
 padahal, menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya, sanggahan serupa masih diterima.
"dulu, saat pak suharman (anggota dprd yang pernah menjabat sebagai kepala desa), kami pernah mengajukan sanggahan dan itu diterima dengan baik. kenapa sekarang berbeda?" katanya dengan nada bertanya.
hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada standar ganda dalam pemeriksaan dana desa yang dilakukan tahun ini. 
jika situasi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa.
lebih jauh, jasman, juga menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam anggaran proyek infrastruktur antara dana desa yang bersifat swakelola dengan proyek yang dibiayai melalui apbd dan dilakukan secara kontraktual.
sebagai contoh, ia menyebut bahwa pengoralan jalan di desa dengan sistem swakelola hanya menghabiskan biaya sekitar rp 200 juta untuk 100 meter jalan, sementara proyek yang sama dalam apbd dengan sistem kontraktual bisa mencapai rp 300 juta.
"coba kita bandingkan. pengoralan jalan di desa, 100 meter hanya rp 200 juta karena swakelola. tapi kalau pakai apbd dan kontraktual, bisa sampai rp 300 juta. ini kan janggal!" tegasnya.
menurutnya, jika dana desa diaudit secara ketat dengan standar tertentu, maka seharusnya proyek-proyek dalam apbd juga mendapatkan pengawasan yang sama agar tidak ada ketimpangan dalam kebijakan pengelolaan anggaran pembangunan.
meskipun banyak mengkritisi proses pemeriksaan dana desa, jasman menegaskan bahwa dirinya dan para pendamping desa tidak menentang pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat maupun instansi terkait. 
justru, mereka mendukung segala bentuk evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan dana desa agar semakin transparan dan akuntabel.
 namun, ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan berkeadilan, tanpa ada indikasi keberpihakan atau standar ganda.
"kami sangat mendukung program-program pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pengelolaan dana desa. tapi harus berkeadilan, jangan ada yang merasa dirugikan," ungkapnya.
sementara itu, ketua komisi 1 dprd mukomuko, armansyah, st, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa masukan dari para pendamping desa ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya dalam mendorong langkah-langkah perbaikan ke depan.
"kalau soal temuan tahun 2024, laporan hasil pemeriksaan (lhp) sudah keluar. nampaknya sulit untuk diubah. tapi yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita bisa memperbaiki sistem ke depannya," ujar armansyah.
ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak dprd sudah mendengar aspirasi dari para kepala desa terkait permasalahan serupa. 
hal ini semakin memperkuat pentingnya adanya perbaikan sistem pengawasan dan audit agar tidak ada lagi polemik serupa di tahun-tahun mendatang.
di akhir pertemuan, jasman, menyampaikan apresiasi kepada komisi 1 dprd mukomuko karena telah memberikan ruang bagi pendamping desa untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. 
menurutnya, rapat dengar pendapat seperti ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan pihak legislatif.
"kami sangat mengapresiasi adanya pertemuan ini. kalau tidak ada masalah ini, mungkin pendamping desa tidak akan pernah duduk bersama dengan wakil rakyat. kami berharap ke depan ada perbaikan nyata," tutup jasman. 
dengan adanya berbagai kritik dan masukan yang disampaikan dalam rapat ini, diharapkan pemerintah daerah dapat meninjau kembali mekanisme audit dan pemeriksaan dana desa agar lebih transparan, objektif, dan berkeadilan.
baca juga:pemeriksaan dana desa 2024 jadi sorotan, dinas pmd mukomuko sampaikan penjelasan ini
baca juga:dana desa 2025, inilah 5 prioritas utama yang wajib diketahui kepala desa
sehingga, pembangunan desa dapat terus berjalan tanpa hambatan, dan dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara luas.
kasus pemeriksaan dana desa 2024 di mukomuko menjadi cerminan bagaimana pentingnya pengawasan yang adil dan transparan dalam tata kelola anggaran desa.
 ke depan, kolaborasi antara pemerintah desa, dprd, dan inspektorat harus semakin diperkuat agar tidak ada lagi polemik yang bisa merugikan masyarakat.
perjalanan panjang pembangunan desa membutuhkan kepercayaan. dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh jika semua pihak berjalan di atas prinsip keadilan dan transparansi. (**)