Pasca Dugaan Pencatutan Nama Polda Bengkulu, Muncul Kabar Berbagi Tanah di Keban Agung 1

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Kamis , 20 Nov 2025 - 06:36

Masyarakat Dusun Pagar Bunga, Desa Keban Agung 1, Kecamatan Kedurang berkumpul di Masjid Nurul Iman Dusun Pagar Bunga bersama anggota BPD, Pada Senin malam, 17 November 2025.-Renald/Bengkuluekspress-

Menanggapi keresahan masyarakat atas Program Polda yang dinilai tidak berpihak kepada warga, Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan SIK MH melalui Kapolsek Kedurang Ilir IPDA Erlan Piktori, S.IP, menyampaikan bahwa pihaknya terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa program tanam jagung adalah Program Polri yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan, tanpa merugikan masyarakat.

Bahkan sejak Minggu, 16 November 2025, Kapolsek telah hadir dalam pertemuan warga yang digelar mendadak untuk merespons keresahan atas klaim lahan yang diduga digarap sepihak oleh Pemerintah Desa.

"Kita rencana kembali akan musyawarah bersama pemerintahan desa dan masyarakat yang direncanakan pada Sabtu 22 November 2025 mendatang sesuai permintaan masyarakat agar masyarakat dapat kumpul semua," terangya. (117)

pasca dugaan pencatutan nama polda bengkulu, muncul kabar  berbagi tanah di keban agung 1                            harianbengkuluekspress.id – pasca adanya dugaan pencatutan nama polda bengkulu yang membuat resah masyarakat dusun pagar bunga, desa keban agung 1, kecamatan kedurang. 
muncul pula informasi terkait dugaan pembagian lahan yang akan digarap kepada oknum yang disebut-sebut berasal dari polda dan polres, serta pihak lainnya.
dari informasi yang disampaikan kepala desa keban agung 1, ili suryani, terdapat sekitar 600 hektare lahan di sekitar area pt dinamika selaras jaya (dsj) yang berpotensi untuk digarap. 
namun, lahan tersebut belum dapat diterbitkan skt karena syarat administrasi belum lengkap dan masih harus melalui proses ptun.
baca juga:banyak pmi bengkulu telantar di jepang belum ditangani, dewan usulkan anggaran untuk tim investigasi
baca juga:pejabat eselon 2 diduga terlibat korupsi bedah rumah, pemprov bengkulu minta polda tegakkan aturan
dari total 600 hektare itu, rencananya 20 hektare akan dibuka untuk mewujudkan program penanaman jagung sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. 
namun muncul kabar bahwa lahan yang berpotensi digarap di sekitar area pt dsj itu akan dibagi, yaitu 100 hektare untuk polda bengkulu dan juga polres bengkulu selatan, 100 hektare untuk kelompok tani, dan 100 hektare akan dikembalikan kepada masyarakat setelah skt diterbitkan dan syarat administrasi lengkap. 
bahkan seorang jurnalis harian bengkulu ekspress disebut pernah ditawari 10 hektare lahan untuk digarap.
"jadi tanah itu saat dilihat oleh pak candra, yang di arah kita yang tidak akan diambil oleh pt itu 600 hektare," ujar kades kepada be.
untuk diketahui, candra yang sebelumnya disebut-sebut berpangkat kombes polri, setelah didalami ternyata hanya merupakan pihak yang melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut dan dikabarkan sempat bermalam di rumah kepala desa.
"tapi untuk menjualkan lahan aku belum ada, demi allah. bagaimana mau dijual kalau masih milik orang. bukan bodoh aku nih, itu sudah fitnah," tegas kades.
baca juga:jembatan tebeng ditargetkan tuntas akhir november 2025, dinas pupr optimis banjir teratasi
baca juga:dlhk bersihkan sampah liar di sekunyit, turunkan alat berat dan truk sampah
menanggapi keresahan masyarakat atas program polda yang dinilai tidak berpihak kepada warga, kapolres bengkulu selatan akbp awilzan sik mh melalui kapolsek kedurang ilir ipda erlan piktori, s.ip, menyampaikan bahwa pihaknya terus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa program tanam jagung adalah program polri yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan, tanpa merugikan masyarakat. 
bahkan sejak minggu, 16 november 2025, kapolsek telah hadir dalam pertemuan warga yang digelar mendadak untuk merespons keresahan atas klaim lahan yang diduga digarap sepihak oleh pemerintah desa.
"kita rencana kembali akan musyawarah bersama pemerintahan desa dan masyarakat yang direncanakan pada sabtu 22 november 2025 mendatang sesuai permintaan masyarakat agar masyarakat dapat kumpul semua," terangya. (117)