41 Desa di Mukomuko Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, Rp10,1 Miliar Tertahan, Ini Penyebab dan Dampaknya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Kamis , 04 Dec 2025 - 08:38

41 Desa di Mukomuko Gagal Cairkan Dana Desa Tahap II, Rp10,1 Miliar Tertahan, Ini Penyebab dan Dampaknya-ilustrasi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id — Realisasi penyaluran Dana Desa (DD) non earmark tahap II tahun anggaran 2025 di Kabupaten Mukomuko menghadapi pukulan cukup berat.

Sebanyak 41 desa dipastikan gagal mencairkan dana tahap terakhir, sehingga sekitar Rp10,1 miliar anggaran pembangunan tertahan dan tidak dapat digunakan.

Keputusan ini bukan hanya berdampak pada desa dalam bentuk terhambatnya pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi alarm bagi seluruh pemerintah desa agar lebih disiplin dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Sekretaris Dinas PMD Mukomuko, Abdul Hadi, menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa tahun 2025 memang hanya dilakukan dua tahap—tahap I dan tahap II. Namun pada tahap kedua, puluhan desa tidak berhasil memenuhi syarat sesuai ketentuan pemerintah pusat.

“Benar, ada 41 desa yang gagal mencairkan tahap terakhir. Dana Desa non earmark ini biasanya digunakan untuk infrastruktur atau pemberdayaan, dan sayangnya tidak bisa disalurkan tahun ini,” kata Abdul Hadi dalam kegiatan di Aula Dinas Kominfo Mukomuko, Rabu 3 Desember 2025.

Abdul Hadi kemudian merinci tiga faktor utama yang menyebabkan 41 desa tersebut kehilangan kesempatan pencairan:

1. Keterlambatan Administrasi

Pemerintah sudah menetapkan batas pencairan tahap II hingga 17 September 2025. Namun sebagian desa tidak memprosesnya sebelum tenggat.

“Kami tidak tahu apa alasan detailnya. Yang tahu tentu jajaran pemerintah desa masing-masing,” jelasnya.

Keterlambatan ini sering terjadi akibat berbagai faktor—mulai dari minimnya SDM, perencanaan yang tidak matang, hingga proses pengumpulan dokumen yang melewati batas waktu.

2. Gangguan Sistem Pencairan

Sebagian desa sebenarnya sudah mengajukan permohonan pencairan sebelum tanggal deadline, tetapi prosesnya tersendat karena gangguan sistem nasional.

41 desa di mukomuko gagal cairkan dana desa tahap ii, rp10,1 miliar tertahan, ini penyebab dan dampaknya                            harianbengkuluekspress.id — realisasi penyaluran dana desa (dd) non earmark tahap ii tahun anggaran 2025 di kabupaten mukomuko menghadapi pukulan cukup berat. 
sebanyak 41 desa dipastikan gagal mencairkan dana tahap terakhir, sehingga sekitar rp10,1 miliar anggaran pembangunan tertahan dan tidak dapat digunakan.
keputusan ini bukan hanya berdampak pada desa dalam bentuk terhambatnya pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat, tetapi juga menjadi alarm bagi seluruh pemerintah desa agar lebih disiplin dalam pengelolaan administrasi keuangan.
sekretaris dinas pmd mukomuko, abdul hadi, menjelaskan bahwa penyaluran dana desa tahun 2025 memang hanya dilakukan dua tahap—tahap i dan tahap ii. namun pada tahap kedua, puluhan desa tidak berhasil memenuhi syarat sesuai ketentuan pemerintah pusat.
baca juga:tak perlu ke jakarta, bakso lapangan tembak senayan kini hadir di bencoolen mall
baca juga:102 desa di bengkulu utara tak cair dd tahap ii, aksi datangi kemenkeu minta solusi
“benar, ada 41 desa yang gagal mencairkan tahap terakhir. dana desa non earmark ini biasanya digunakan untuk infrastruktur atau pemberdayaan, dan sayangnya tidak bisa disalurkan tahun ini,” kata abdul hadi dalam kegiatan di aula dinas kominfo mukomuko, rabu 3 desember 2025.
abdul hadi kemudian merinci tiga faktor utama yang menyebabkan 41 desa tersebut kehilangan kesempatan pencairan:
1. keterlambatan administrasi
pemerintah sudah menetapkan batas pencairan tahap ii hingga 17 september 2025. namun sebagian desa tidak memprosesnya sebelum tenggat.
“kami tidak tahu apa alasan detailnya. yang tahu tentu jajaran pemerintah desa masing-masing,” jelasnya.
keterlambatan ini sering terjadi akibat berbagai faktor—mulai dari minimnya sdm, perencanaan yang tidak matang, hingga proses pengumpulan dokumen yang melewati batas waktu.
2. gangguan sistem pencairan
sebagian desa sebenarnya sudah mengajukan permohonan pencairan sebelum tanggal deadline, tetapi prosesnya tersendat karena gangguan sistem nasional.
“gangguan sistem ini bukan hanya terjadi di mukomuko, tapi juga di banyak daerah lain. bahkan ada yang lebih parah,” tambah hadi.
gangguan teknis menjadi salah satu hambatan besar yang membuat pengajuan gagal diverifikasi tepat waktu.
3. ketentuan baru pada sistem keuangan desa
penyebab ketiga terkait dengan sistem keuangan desa (siskeudes), yang terintegrasi dengan pusat dan dapat dipantau langsung oleh kementerian serta kppn.
melihat dinamika fiskal yang bergerak cepat, menteri keuangan menerbitkan permenkeu nomor 81, revisi dari permenkeu 180 tentang pelaksanaan dana desa ta 2025.
“dalam aturan terbaru, dana desa tahap dua non earmark yang tidak memenuhi syarat sesuai pasal 29, otomatis tidak dapat dicairkan,” jelas hadi.
tidak sedikit desa yang mengeluhkan kondisi ini. ada pekerjaan fisik yang sudah berjalan dengan alasan percepatan serapan atau menyesuaikan kondisi cuaca, namun kini terancam tidak dapat dibayarkan karena dana tahap ii gagal cair.
“kadang ada desa yang kerjakan duluan. sekarang mereka bingung pencairannya tidak keluar. kami berharap ada perubahan kebijakan ke depan,” ungkap hadi.
namun ia menegaskan bahwa masalah ini tidak berpengaruh terhadap add, yang seluruhnya aman. hanya dana desa non earmark yang terdampak regulasi.
di tengah ketatnya regulasi, abdul hadi meminta desa segera mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan 20 persen, yang wajib dilaksanakan seluruh desa.
“saya mendorong teman-teman apdesi untuk secepatnya merealisasikan belanja ketahanan pangan. jangan sampai dana mengendap lama di rekening desa atau bumdes,” tegasnya.
program ketahanan pangan merupakan prioritas nasional, sehingga keterlambatan realisasi dapat berisiko terhadap evaluasi kinerja desa. 
baca juga:diprotes warga dan belum kantongi izin, inspektor : pembukaan lahan di keban agung 1 distop sementara
baca juga:imbas perubahan pmk 81/2025, 102 desa di bengkulu utara tidak terima dd tahap ii non earmark 
berikut 41 desa di kabupaten mukomuko yang dilaporkan gagal mencairkan dana desa non earmark tahap ii tahun anggaran 2025, beserta perkiraan besaran dd yang tidak tercairkan:
1. desa tanjung alai, kecamatan lubuk pinang – rp310 juta
2. desa lalang luas, kecamatan v koto – rp320 juta
3. desa pondok panjang, kecamatan v koto – rp287 juta
4. desa tirta mulya, kecamatan air manjuto – rp210 juta
5. desa selagan jaya, kecamatan kota mukomuko – rp197 juta
6. desa pondok kopi, kecamatan teras terunjam – rp293 juta
7. desa penarik, kecamatan penarik – rp226 juta
8. desa bukit makmur, kecamatan penarik – rp316 juta
9. desa sidodadi, kecamatan penarik – rp170 juta
10. desa wonosobo, kecamatan penarik – rp307 juta
11. desa mekar mulya, kecamatan penarik – rp241 juta
12. desa padang gading, kecamatan sungai rumbai – rp286 juta
13. desa gajah mati, kecamatan sungai rumbai – rp247 juta
14. desa sumber makmur, kecamatan sungai rumbai – rp302 juta
15. desa tunggang, kecamatan pondok suguh – rp392 juta
16. desa pondok suguh, kecamatan pondok suguh – rp229 juta
17. desa air berau, kecamatan pondok suguh – rp261 juta
18. desa air hitam, kecamatan pondok suguh – rp247 juta
19. desa pondok kandang, kecamatan pondok suguh – rp60 juta
20. desa lubuk bento, kecamatan pondok suguh – rp300 juta
21. desa sinar laut, kecamatan pondok suguh – rp279 juta
22. desa karya mulya, kecamatan pondok suguh – rp228 juta
23. desa teluk bakung, kecamatan pondok suguh – rp49 juta
24. desa lubuk sahung, kecamatan selagan raya – rp261 juta
25. desa sungai gading, kecamatan selagan raya – rp281 juta
26. desa aur cina, kecamatan selagan raya – rp118 juta
27. desa talang medan, kecamatan selagan raya – rp281 juta
28. desa pondok baru, kecamatan teramang jaya – rp185 juta
29. desa brangan mulya, kecamatan teramang jaya – rp161 juta
30. desa lubuk selandak, kecamatan teramang jaya – rp294 juta
31. desa air buluh, kecamatan ipuh – rp262 juta
32. desa retak ilir, kecamatan ipuh – rp194 juta
33. desa makmur jaya, kecamatan air rami – rp407 juta
34. desa cinta asih, kecamatan air rami – rp58 juta
35. desa talang arah, kecamatan malin deman – rp194 juta
36. desa serami baru, kecamatan malin deman – rp290 juta
37. desa lubuk talang, kecamatan malin deman – rp494 juta
baca juga:menko pangan bantu korban bencana, viva yoga:bang zul teruslah menjadi orang baik.
baca juga: 102 desa di bengkulu utara tidak terima dd tahap ii non earmark, segini jumlahnya 
38. desa gajah makmur, kecamatan malin deman – rp230 juta
39. desa semambang makmur, kecamatan malin deman – rp205 juta
40. desa talang baru, kecamatan malin deman – rp195 juta
41. desa air merah, kecamatan malin deman – rp257 juta
kondisi ini menjadi pembelajaran penting, tidak hanya bagi 41 desa yang terdampak, tetapi juga bagi seluruh desa di mukomuko agar lebih disiplin dalam manajemen keuangan, dokumentasi, dan penggunaan aplikasi sistem desa.
kasus ini diperkirakan akan menjadi bahan evaluasi besar pada rapat koordinasi pmd, camat, dan seluruh kepala desa. pemerintah pusat terus mendorong digitalisasi dan ketepatan administrasi, sehingga pemerintah daerah pun harus memastikan desa semakin tertib dalam pengelolaan anggaran.
"untuk tahun depan, pmd mukomuko akan memperketat monitoring agar kejadian serupa tidak terulang," tutup abdul hadi. (**)