Pengurus Baru PPP Dibatalkan, Plt Ketua DPW Bengkulu Membantah

Reporter: Tim |

Editor: Dendy |

Rabu , 08 Apr 2026 - 21:47

Pengurus Baru PPP Dibatalkan, Plt Ketua DPW Bengkulu Sebut Tidak Sah -IST/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerbitkan surat bernomor 009/IN/DPP/III/2026 tentang Pembatalan Pengesahan Plt DPW dan DPC PPP.

Surat tersebut diterbitkan di Jakarta pada 13 Maret 2026 YANG ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, H. Taj Yasin Maimoen.

SK tersebut menjadi dasar bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh Plt tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

Terbitnya surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang membatalkan pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) di daerah berdampak langsung pada dinamika internal partai.

Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Bengkulu yang telah digelar sebelumnya dinilai tidak sah secara organisasi.

Dalam surat tersebut, DPP secara tegas mencabut dan membatalkan sejumlah Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Plt di berbagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Indonesia, termasuk Bengkulu.

Bahkan, ditegaskan bahwa seluruh produk keputusan yang dihasilkan dari SK tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

Tak hanya itu, DPP juga mengembalikan kepemimpinan organisasi di tingkat wilayah dan cabang kepada struktur sebelumnya sebagaimana hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) atau Musyawarah Cabang (Muscab) terakhir yang sah.

Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP Bengkulu periode 2021–2026, Riki Supriadi menegaskan bahwa dengan terbitnya surat tersebut, status Plt di Bengkulu otomatis gugur.

“Dengan keluarnya surat itu, artinya Plt yang pernah diterbitkan oleh DPP untuk Bengkulu batal. Termasuk seluruh keputusan yang dikeluarkan Plt tersebut cacat hukum dan batal,” ujar Riki.

Riki menyebut, dampak paling nyata dari pembatalan SK Plt adalah tidak sahnya pelaksanaan Muswil PPP Bengkulu yang sebelumnya telah digelar.

Ia menilai, Muswil tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dilaksanakan di bawah kepemimpinan Plt yang tidak memiliki mandat resmi dari Sekretaris Jenderal.

“Artinya Muswil yang diselenggarakan kemarin batal, walaupun dihadiri ketua umum. Karena Sekjen tidak pernah memberikan mandat Plt,” tegasnya.

Menurutnya, keabsahan sebuah forum organisasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran elite partai, tetapi harus memenuhi mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

pengurus baru ppp dibatalkan, plt ketua dpw bengkulu membantah                            harianbengkuluekspress.id - dewan pimpinan pusat (dpp) partai persatuan pembangunan (ppp) menerbitkan surat  bernomor 009/in/dpp/iii/2026 tentang pembatalan pengesahan plt dpw dan dpc ppp.
surat tersebut diterbitkan di jakarta pada 13 maret 2026 yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal dpp ppp, h. taj yasin maimoen.
sk tersebut menjadi dasar bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh plt tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
terbitnya surat dewan pimpinan pusat (dpp) partai persatuan pembangunan (ppp) yang membatalkan pengesahan pelaksana tugas (plt) di daerah berdampak langsung pada dinamika internal partai. 
musyawarah wilayah (muswil) ppp bengkulu yang telah digelar sebelumnya dinilai tidak sah secara organisasi.
dalam surat tersebut, dpp secara tegas mencabut dan membatalkan sejumlah surat keputusan (sk) terkait penetapan plt di berbagai dewan pimpinan wilayah (dpw) dan dewan pimpinan cabang (dpc) di indonesia, termasuk bengkulu. 
bahkan, ditegaskan bahwa seluruh produk keputusan yang dihasilkan dari sk tersebut dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
tak hanya itu, dpp juga mengembalikan kepemimpinan organisasi di tingkat wilayah dan cabang kepada struktur sebelumnya sebagaimana hasil musyawarah wilayah (muswil) atau musyawarah cabang (muscab) terakhir yang sah.
sekretaris wilayah (sekwil) dpw ppp bengkulu periode 2021–2026, riki supriadi menegaskan bahwa dengan terbitnya surat tersebut, status plt di bengkulu otomatis gugur.
“dengan keluarnya surat itu, artinya plt yang pernah diterbitkan oleh dpp untuk bengkulu batal. termasuk seluruh keputusan yang dikeluarkan plt tersebut cacat hukum dan batal,” ujar riki.
riki menyebut, dampak paling nyata dari pembatalan sk plt adalah tidak sahnya pelaksanaan muswil ppp bengkulu yang sebelumnya telah digelar. 
ia menilai, muswil tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena dilaksanakan di bawah kepemimpinan plt yang tidak memiliki mandat resmi dari sekretaris jenderal.
“artinya muswil yang diselenggarakan kemarin batal, walaupun dihadiri ketua umum. karena sekjen tidak pernah memberikan mandat plt,” tegasnya.
menurutnya, keabsahan sebuah forum organisasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran elite partai, tetapi harus memenuhi mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art).
ia juga menyinggung bahwa dalam surat dpp tersebut terdapat penekanan agar pelaksanaan muswil dan muscab ditunda hingga proses rekonsiliasi dan penyempurnaan ad/art selesai dilakukan di tingkat pusat.
dengan dibatalkannya sk plt, maka kepemimpinan dpw ppp bengkulu disebut kembali kepada pengurus sebelumnya.
“dengan surat ini, dpw ppp bengkulu masih dipimpin erwin octavian sampai rekonsiliasi dpp selesai,” terang riki.
ia menambahkan bahwa komunikasi dengan erwin octavian telah dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas internal partai di daerah. 
namun, hingga saat ini pihaknya belum menjalin komunikasi dengan kepengurusan hasil muswil yang telah digelar sebelumnya.
riki juga menegaskan bahwa sikap sejumlah dpw, termasuk bengkulu, yang tidak mendukung pelaksanaan muswil bukanlah bentuk pembangkangan terhadap dpp.
sebanyak 20 dpw sebelumnya disebut tidak mendukung pelaksanaan muswil. namun menurut riki, sikap tersebut justru didasari keinginan agar konflik internal di tingkat pusat diselesaikan terlebih dahulu.
“kami bukan membangkang. kami hanya ingin menunda karena belum ada rekonsiliasi di tingkat dpp. permasalahan ini ada di pusat, tapi daerah yang terkena imbas,” jelasnya. 
lebih jauh, riki menilai terbitnya surat pembatalan tersebut merupakan bentuk koreksi internal di tubuh dpp ppp.
menurutnya, secara tidak langsung surat yang ditandatangani sekjen tersebut menunjukkan bahwa keputusan sebelumnya tidak sejalan dengan ad/art partai.
“secara aturan, sk tersebut sah. dengan terbitnya surat ini mengartikan bahwa sekjen menyatakan keputusan ketua umum menyalahi ad/art,” ujarnya.
dalam isi surat itu juga disebutkan bahwa dpp perlu melakukan penyempurnaan terhadap kepengurusan pusat serta ad/art hasil muktamar sebelum melanjutkan agenda-agenda organisasi di daerah.
langkah ini dinilai penting untuk menjaga soliditas partai serta mencegah konflik berkepanjangan di internal ppp.
 
plt ketua dpw sebut tidak sah 
sementara itu, keabsahan surat tersebut langsung dibantah oleh plt ketua dpw ppp bengkulu, april yones.
dikonfirmasi rabu petang, april yones menegaskan bahwa surat pembatalan tersebut tidak sah. ia menyebut, surat itu ditandatangani sekretaris jenderal tanpa sepengetahuan ketua umum ppp, mardiono.
“tidak sah surat itu, yang tanda tangan sekjen tanpa sepengetahuan pak ketum,” tegasnya.
april yones yang juga menjabat ketua dprd seluma itu mengungkapkan, saat ini dirinya tengah berada di kantor dpp ppp di jakarta untuk mengklarifikasi langsung persoalan tersebut kepada pimpinan pusat.
menurutnya, surat pembatalan tersebut dibuat oleh sekretaris dpp ppp, taj yasin, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam struktur partai.
“kalau memang ada pembatalan, tentu suratnya dikeluarkan langsung oleh ketua umum,” ujarnya.
ia pun meminta seluruh pengurus dpw ppp bengkulu yang telah terbentuk agar tidak mengindahkan surat yang beredar tersebut. kepengurusan yang ada saat ini, lanjutnya, tetap sah karena berdasarkan surat keputusan resmi yang ditandatangani ketua umum.
“pengurus tetap tenang. saya masih di dpp, tunggu saja, nanti ada langkah untuk menyolidkan ppp bengkulu,” tutupnya. (**/333)