EKO/BE
Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu membacakan pendangan akhir, pada pengesehaan APBD 2024, di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Selasa (7/11).
BENGKULU, BE - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, sudah disahkan DPRD Provinsi Bengkulu. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,05 triliun dan belanja daerah teranggarkan Rp 3,12 triliun. Masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp 64 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos MKes mengatakan, pemprov berkerja keras untuk menutupkan defisit anggaran stersebut.
"Defisit ini sudah melalui perhitungan. Kita yakin bisa ditutupi," terang Isnan kepada BE, usai pengesahaan APBD Provinsi tahun anggaran 2024, di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa (7/11).
Dalam menutupi defisit anggaran itu, Isnan mengakui estimasinya ditutupi melalui anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD TA 2023. Karena menjelang akhir tahun ini,dipastikan ada SILPA terjadi.
"Dua bulan kedepan, kita pasti ada SILPA. Bukan serapan kita tidak baik. Kadang-kadang pada akhir tahun Kementerian Keuangan membagikan uang di kas negara ditransfer ke daerah. Itu jadi SILPA. Kalau tidak dibagikan ke daerah, kinerja keuangan pusat menjadi jelek," bebernya.
Isnan mengatakan, menutupi defisit itu juga dilakukan dengan cara melakukan efisiensi kegiatan. Seperti kegiatan fisik yang sudah terlaksana, bisa dihemat keuangannya. Termasuk kegiatan yang tidak bisa diselesaikan.
"Tidak menutup diri, pasti ada. Dari tahun ke tahun itu, dengan berbagai masalah yang ada itu, pasti terjadi. Tapi tidak terlalu besar," tutur Isnan.
Disisi lain, dalam memenuhi proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,05 triliun, Isnan mengaku optimis bisa dipenuhi pada 2024. Meskipun 75 persen pendapatan daerah itu, berasal dari dana transfer pusat.
"Banyak potensi retribusi yang bisa kita genjot. Nanti kita maksimalkan, dengan membentuk tim, untuk menggenjot retribusi daerah," ujar Isnan.
Potensi yang bisa digenjot dengan tidak mengandalkan transfer dana pusat, menurut Isnan bisa melalui sektor pertambangan. Kemudian calon investor yang bisa masuk Bengkulu. Lalu pengelolaan pantai panjang Bengkulu.
"Sektor seperti ini, baik yang baru ataupun yang lama bisa dimaksimalkan," tegasnya.
Disisi lain, APBD 2024 yang telah disahkan itu, akan langsung diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Isnan mengatakan, pengesahan APBD 2024 itu, terbilang cepat, karena berkaca pada tahun-tahun sebelumnya pengesahan barus dilakukan akhir bulan.
"Tapi untuk APBD tahun depan, disahkan pada awal tahun. Agar Januari tahun depan itu, sudah bisa direalisasikan kegiatannya," bebernya.