Harianbengkuluekspress.id- Dilansir dari website updatecpns.com, diketahui bahwa pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 dibuka mulai 29 Juni 2024.
Saat ini, sejumlah instansi sudah mengumumkan kouta masing-masing untuk CPNS dan PPPK 2024.
Sebanyak 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Total persetujuan prinsip formasi tersebut sebesar 1.289.824 untuk memenuhi kebutuhan ASN 2,3 juta secara bertahap.
BACA JUGA:Siap-siap, Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 Dibuka 29 Juni, Berikut Tahapannya
BACA JUGA:Rudi Iskandar SH MH, Sebelumnya Kajari Mukomuko, Resmi Dilantik Sebagai Kajari Muara Enim
Dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, talenta digital yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 2.906 dari total 71.643 formasi yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK.
Sementara talenta digital yang akan ditempatkan pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi.
Pemerintah juga mengalokasikan sumber daya manusia (SDM) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebanyak 794 terdiri atas 491 auditor dan 301 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
Pemerintah membuka pendaftaran CPNS jalur sekolah kedinasan yang tersebar di Politeknik Keuangan Negara STAN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), dan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN).
Selain itu, ada juga dari Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan dibawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Hingga saat ini, setidaknya ada 12 instansi di pemerintah pusat yang sudah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK.
Adapun daftar instansi dengan formasi terbanyak pada rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 adalah sebagai berikut:
BACA JUGA:Rudi Iskandar SH MH, Sebelumnya Kajari Mukomuko, Resmi Dilantik Sebagai Kajari Muara Enim
BACA JUGA:5 Prades Lubuk Resam Diberhentikan, Kades Klaim Sesuai Aturan, Berikut Alasannya