harianbengkuluekspress.id - DPRD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan atau penekenan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten BU tahun anggaran 2025, Rabu 14 Agustus 2024. Meski secara virtual Bupati Bengkulu Utara (BU) Ir H Mian menghadiri rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut.
Rapat paripurna yang merupakan hasil dari finalisasi pembahasan rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten BU bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) BU ini dibuka oleh Ketua DPRD BU Sonti Bakara SH didampingi oleh Wakil Ketua I Juhaili SIP dan Wakil Ketua II Herliyanto SIP serta dihadiri langsung oleh anggota Anggota DPRD BU, Sekda BU, serta perwakilan Forkopimda dan kepala OPD dilingkup Pemkab BU.
BACA JUGA:Pramuka Diharapkan Bangun Generasi Ini
BACA JUGA:Wabup Ajak Pramuka Jaga Keutuhan NKRI
Usia rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD BU Sonti Bakara SH mengatakan, bahwa hasil kesepakatan dalam pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten BU bersama dengan TAPD melalui sisi kebijakan, sisi pendapatan dan sisi belanja yang harus lebih tepat sasaran. Sehingga pembangunan Kabupaten BU Tahun 2025 semakin tersentuh pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Baik dari sisi pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan hal lain yang dianggap sangat berkaitan dengan kebutuhan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Ya kesepakatan KUA-PPAS R-APBD tahun 2025 disepakati dipertengahan Agustus dan sudah kita laksanakan hari ini. Ini nantinya akan dibawa oleh anggota legislatif yang baru nanti. Dari hasil kesepakatan dalam pembahasan yang dilakukan Banggar DPRD Kabupaten BU bersama dengan TAPD melalui sisi kebijakan, sisi pendapatan dan sisi belanja saya rasa sudah tepat sasaran," ujarnya.
Sonti berharap, melalui volume rancangan APBD tahun anggaran 2025 ini, pihaknya yakin kerangka anggaran yang disepakati dapat mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan kabupaten BU. Selain itu, melalui formulasi rancangan APBD yang disepakati dapat membangun fondasi perekonomian kabupaten yang lebih kuat.
"Dengan demikian melalui kebijakan politik anggaran ini dan juga dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, guna menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih maju secara berkelanjutan," tandasnya.(afrizal)