harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lulus pada seleksi tahun 2024 ini. Dengan demikian, PPPK yang dinyatakan lulus akan langsung menerima gaji setelah resmi menjalani proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada tahun 2025 mendatang.
"Gaji untuk PPPK dari hasil seleksi tahun 2024 lebih kurang sekitar Rp 45 miliar," ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Benteng, Lili Trianti SSos melalui Kabid Anggaran, Ade Christian SSTP MSi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Benteng, Apileslipi SKom MSi mengungkapkan, pendaftaran seleksi PPPK tahun 2024 telah dibuka.
Pada tahun ini, Pemda Benteng akan menerima sebanyak 1.980 formasi. Dengan rincian tenaga guru sebanyak 461 formasi, tenaga kesehatan 413 formasi dan tenaga teknis sebanyak 1.106 formasi.
Sesuai dengan jadwal, pendaftaran dibuka secara 2 tahap. Seleksi PPPK khusus untuk tenaga honorer yang terdata dalam pangkalan data (Database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, yaitu pada tanggal 1-20 Oktober 2024.
Selanjutnya pendaftaran PPPK bagi honorer yang belum masuk Databes BKN pada tanggal 17 November sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
Untuk pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi BKN, yaitu https://sscasn.bkn.go.ic dengan mengikuti langkah-langkah sesuai aplikasi dan mengunggah scan dokumen yang dipersyaratkan (dokumen wajib asli, terlihat dan terbaca jelas). Format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran.
Menjelang pelaksanaan seleksi, Apileslipi mengimbau kepada seluruh honorer untuk mempersiapkan diri.
"Mudah-mudahan seluruh honorer bisa mendaftar," harap Apileslipi.
BACA JUGA:Peserta Kursus Ikuti Seleksi Magang ke Negara Ini
BACA JUGA:Target Zero Rabies, Pemkot Gencarkan Vaksin Hewan Peliharaan
Disamping itu, Apileslipi menyampaikan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kasubag UP setiap OPD agar ikut berpartisipasi dalam memeriksa dokumen persyaratan honorer.
"Harapan kami, seluruh peserta bisa lulus administrasi dan menjadi peserta tes. Artinya, jangan sampai tak lulus administrasi. Karena itu, kami coba melakukan verivikasi sebelum submit. Sehingga, ada kesempatan untuk melakukan perbaikan," demikian Apileslipi.(bakti)