Harianbengkuluekspress,id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan bahwa sektor pendidikan adalah prioritas utama pemerintahannya.
Bahkan, alokasi anggaran sektor pendidikan untuk tahun 2025 akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah.
"Pendidikan (menjadi) prioritas tinggi. Komitmen kita alokasi dalam anggaran 2025 salah satu tertinggi dalam sejarah kita. Untuk pertama kali kita sudah 20% ''ujar Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa masalah pendidikan menjadi syarat utama dengan tujuan 3-4 hadir dalam pergolakan interaksi dunia. Indonesia mau tidak mau harus menjadi lebih kuat.
BACA JUGA: Menag dan Menko PMK Bahas 3 Prioritas Penguatan Sains dan Digitalisasi Pendidikan Agama.
"Dalam hal ini semua, ada beberapa penekanan dari saya. Saya paham bahwa kita baru dilantik. Saya saja baru 3hari, saudara-saudara baru 2hari. Dansaudara-saudara saya persilahkan secepat mungkin terutama bagi menteri baru, konsolidasi sendiri, mengatur administrasi saudara dan tim saudara dikementerian dan badan," katanya.
Pengorganisasian tim sangat penting agar mereka dapat bekerja sama untuk memfasilitasi pencapaian tujuan, kata Prabowo.
" Saya mengutamakan kerja sama tim. Untuk itu, saya akan mengundang mereka ke Magelang dalam waktu dekat, selain pembekalan dankoordinasi di Akmir. Kelahiran Republik Indonesia diproklamasikan di Jakarta, tetapi ujian proklamasi dilakukan di daerah di mana para pejuang memberlakukan pembatasan fisik, dan Magelang adalah pusat perlawanan selama berabad-abad terhadap penjajah.
Seperti diketahui, sebelum pelantikan presiden RI Prabowo, Mendikbudristek Nadiem A Makarim telah menggelar Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI dan telah disetujui tambahan anggaran pendidikan sejumlah Rp10,4 triliun.
BACA JUGA: Menag dan Menko PMK Bahas 3 Prioritas Penguatan Sains dan Digitalisasi Pendidikan Agama.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program dengan rincian sebagai berikut:
Pertama, program Sekolah Unggulan yang menargetkan empat sekolah dengan total alokasi sebesar Rp2 triliun. Kemudian, pendanaan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non PNS dan keberlanjutan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan total alokasi sebesar Rp 3.79 triliun.
Dana itu terbagi untuk 1) TPG Non PNS yang menyasar 185.096 orang dengan nilai anggaran Rp3 triliun; 2) PPG on-going dan PPG baru (prajabatan dan dalam jabatan) yang menyasar 503.171 orang dengan nilai anggaran Rp738 miliar; dan 3) program non gelar bagi guru dan tenaga kependidikan (microcredential) yang menyasar 400 orang dengan nilai anggaran Rp11 miliar.