Harianbengkuluekspress.id - Puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi sekretariat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Bengkulu.
Kedatangannya pada Jumat, 22 November 2024 itu, untuk mengajukan protes atas banyaknya pengurus DPW PPP Provinsi yang diganti jabatannya, oleh Ketua DPW PPP Erwin Octavian SE dan Sekretaris Riki Supriadi.
Para pengurus yang diganti itu, mendesak Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi dicopot dari jabatannya.
Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu Heri Ibzan yang ikut mengajukan protes dengan membawa spanduk bertuliskan aksi orasi damai dengan misi penyelamatan PPP Provinsi Bengkulu itu menegaskan, pergantian pengurus tanpa pemberitahuan itu telah dilakukan berulang kali. Bahkan, pergantian itu juga tidak diberitahu kepada pengurus yang telah diganti.
BACA JUGA: Yosia Yodan Calon Tunggal Ketua HIPMI, Pelantikannya 10 Desember
BACA JUGA:Bawaslu BS Siap Kawal Pilkada Serentak, Ini yang Dilakukannya
"Di Tubuh PPP saat ini telah muncul ketidakpercayaan atas Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu," terang Heri, saat berada di Sekretariat DPW PPP Provinsi Bengkulu, Jumat 22 November 2024.
Dijelaskannya, sejak Ketua DPW PPP Erwin Octavian dan Sekretaris Riki Supriadi menjabat, tidak ada dilakukan transparansi dalam menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PPP. Seperti pergantian maupun pemberhentian pengurus tanpa mekanisme rapat.
"Termasuk tidak ada pemberitahuan kepada dewan pakar dan dewan majelis PPP. Seharusnya perombakan pengurus itu, ketua dan sekretaris berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan pakar dan dewan majelis," ujarnya.
Tidak hanya itu, ketua dan sekretaris DPW PPP, juga dinilai tidak transparansi dalam penggunaan anggaran partai politik (Parpol) yang telah dianggarkan lewat APBD Provinsi Bengkulu. Baik itu kegunaannya, hingga sistem pertanggungjawabannya.
BACA JUGA:Disambut Ratusan Masyarakat BS, M Alfa Mulya Gelar Ini
"Soal keuangan juga tidak transparansi dilakukan," tutur Heri.
Heri juga mengatakan, ketua dan sekretaris DPW PPP hingga saat ini juga tidak mengirimkan calon Ketua DPRD Kabupaten Seluma ke DPP PPP. Dampaknya, hingga saat ini, Ketua DPRD Kabupaten Seluma dari kader PPP mengalami kekosongan.
"DPP PPP juga tidak bisa mengeluarkan rekomendasi, kalau surat pengajuan dari DPW calon Ketua DPRD itu tidak dilakukan," tegasnya.
Untuk itu, Heri menegaskan, PH DPW, Dewan Menjelis Pakar, Dewan Majelis Pertimbangan, Banom Partai Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) dan simpatisan PPP mengajukan mosi tidak percaya kepada ketua dan sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu. Bahkan, pihaknya juga telah membuat surat mosi tidak percaya yang disampaikan kepada Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.