Harianbengkuluekspress.id – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manna mencatat total penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah kerjanya sepanjang 2024 mencapai Rp12,86 miliar.
Kejaksaan Negeri Seluma menjadi penyumbang terbesar dengan total penerimaan Rp2,04 miliar, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bengkulu Selatan mencatat penerimaan terendah sebesar Rp43 ribu.
Penerimaan tertinggi terjadi pada Juni 2024 dengan total Rp2,5 miliar, sementara bulan Februari menjadi periode terendah dengan Rp 416 juta. Kepala KPPN Manna, Joko Prayitno, menilai realisasi ini cukup baik, namun masih ada peluang peningkatan.
“Optimalisasi PNBP bisa dilakukan dengan mempercepat layanan sertifikasi tanah serta memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor,” ujarnya kepada BE pada Jumat 31 Januari 2025.
BACA JUGA: HUT ke-22, Pemkab Mukomuko Siapkan Anggaran Rp 2,4 M, Ini Rencana Kegiatannya
BACA JUGA:Usai 3 Tahun Mengabdi, Menag Lepas 30 Ulama Al Azhar Kembali ke Mesir, Begini Pesannya
Dari sisi belanja, realisasi penggunaan dana PNBP mencapai Rp11,4 miliar atau 93,36% dari total pagu Rp12,25 miliar. K
antor Pertanahan Bengkulu Selatan mencatat serapan tertinggi dengan 97,82% dari pagu dana Rp1,8 miliar, sementara Kantor Kementerian Agama Kaur menjadi satker dengan realisasi terendah, yakni 77,66%.
"Meski secara umum pengelolaan PNBP di wilayah KPPN Manna telah berjalan sesuai aturan, evaluasi menunjukkan masih ada potensi peningkatan penerimaan," sambungnya.
Misalnya, pada Polres Bengkulu Selatan, optimalisasi bisa dilakukan melalui peningkatan operasi penertiban kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan.
Sementara itu, Kantor Pertanahan Bengkulu Selatan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dengan menyederhanakan proses pengurusan sertifikat tanah.
BACA JUGA:9 Perpusdes di Mukomuko Terima Bantuan dari Perpusnas RI, Berikut Daftarnya
BACA JUGA:Warga Mengeluh, Wabup Seluma Sidak PT SSL, Ini Temuannya
KPPN Manna juga merekomendasikan agar satuan kerja lebih aktif menggali sumber-sumber PNBP baru, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait tarif layanan, serta mempercepat proses penyetoran PNBP.
]“Kami akan terus mendorong satuan kerja agar pengelolaan PNBP semakin optimal, karena ini berkontribusi langsung pada penerimaan negara,” pungkasnya. (Renald)