BENGKULU, BE - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menurunkan anggotanya ke daerah pemilihan masing-masing. Tujuannya, untuk mengawasi dan menyusun rekomendasi bagi Pemerintah Pusat serta stakeholders terkait dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN TA 2023.
Anggota Komite IV DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief yang turun ke daerah pemilihannya di Provinsi Bengkulu mengatakan, setelah mencermati kondisi di lapangan, terlihat kondisi perekonomian masyarakat cukup tertekan. Hal itu difaktori, setelah adanya pandemi COVID-19 dan berkobarnya perang di Eropa serta Timur Tengah.
"Selain pandemi dan perang, ekonomi masyarakat juga terdampak oleh perubahan iklim. Maka untuk 2024 ini, pemerintah harus mengendalikan harga bahan pokok, mengontrol harga beras, BBM dan Gas Elpiji 3 kilogram tetap stabil, meningkatkan daya beli masyarakat," terang Riri kepada BE, 28 Desember 2023.
Riri menjelaskan, berbagai bantuan pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Cadangan Besar Pemerintah (CBP) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) hendaknya diteruskan di tahun 2024.
"Di Kepahiang misalnya angka kemiskinan cukup tinggi capai 14,12 persen. Maka bantuan-bantuan sosial harus tetap ada. Tapi penerimanya mesti didata ulang sebaik-baiknya sebab kondisi perekonomian bisa berubah dengan cepat," tuturnya.
Riri berharap penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Bengkulu dapat dimaksimalkan. Sehingga potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat dikembangkan secara signifikan.
"Pemerintah daerah dan pihak terkait harus dapat bekerjasama untuk meningkatkan LKBB mitra penyalur pembiayaan UMi. Kasus di Bengkulu, tahun 2023 ini cuma 2 mitra penyalur, PNM dan Pegadaian. Ini alasan kenapa penyaluran UMi tidak dapat dirasakan seluruh pelaku usaha mikro di Bengkulu secara merata," ungkap Riri.
Tak kalah penting sebagai resolusi tahun 2024 adalah optimalisasi penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
"Kalau bisa, jangan sampai ada lagi kepala desa yang ditangkap karena penyelewengan dana desa. Tutup semua celah. Kasih seluruh warga akses untuk merumuskan, menentukan program dan mendapatkan laporan sedetail-detailnya mengenai penggunaan dana desa di bawah," ujarnya.
Riri mengatakan, temuan yang ada di Provinsi Bengkulu itu, tentu akan menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dan stakeholders terkait dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan di tahun 2024.
"Masukkan ini menjadi penting bagi daerah, agar pemerintah pusat nanti bisa memprioritaskan programnya maksimal di daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu," tandas Riri. (151)