Harianbengkuluekspress.id - Memasuki pertengahan bulan November 2025, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Dari total target Rp 2,5 miliar, hingga saat ini capaian retribusi baru menyentuh angka Rp 436 juta atau sekitar 17 persen.
Diketahui proses pemungutan retribusi ini menjadi tanggung jawab beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Benteng.
Ketua DPRD Kabupaten Benteng, Fepi Suheri menyoroti masih rendahnya realisasi PAD dari sektor retribusi.
Pasalnya, saat ini tahun anggaran hampir memasuki akhir. Ia menegaskan, bahwa target PAD retribusi harus dicapai dan kedepan realisasi pendapatan daerah wajib ditingkatkan.
BACA JUGA:GDPS Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan SMA/SMK, Cek Link Pendaftarannya Disini
BACA JUGA:Musim Durian Tiba, Ini Manfaatnya Untuk Kesehatan
Menurut Fepi, pemangkasan anggaran transfer dari pemerintah pusat berdampak besar terhadap kondisi APBD di Kabupaten Benteng.
Jika tidak ada upaya untuk serius dalam mendongkrak PAD, kondisi keuangan daerah tentu akan terus tertekan.
Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas APBD serta mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
"Kami meminta OPD yang diberi kewenangan memungut retribusi untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Ini wajib dicapai dan selanjutnya harus terus ditingkatkan," kata Fepi.
Selain itu, Fepi juga meminta, Bupati Benteng untuk melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Kepala OPD yang bertanggung jawab dalam mendongkrak PAD dari sektor retribusi daerah.
Jika ada OPD yang gagal memenuhi target, terutama yang realisasinya masih nihil, ia menilai rotasi atau mutasi perlu dilakukan karena menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas.
"Kepala OPD yang tidak mencapai target, kami minta Bupati melakukan mutasi terhadap pejabat yang tidak mampu ini," tegasnya.
Lebih lanjut Fepi mengajak, semua pihak di lingkungan Pemda Bentenguntuk bersama-sama mencari solusi peningkatan PAD. Ia menekankan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut daerah untuk lebih mandiri, sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang mendorong daerah tidak bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.