BENGKULU, BE - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) menjadi salah satu polemik yang tak luput dari perhatian. Meski ada sekitar lima bulan lagi menuju PPDB 2024 ini, Gubernur Bengkulu, Prof Rohidin Mersyah sudah memberikan imbauan transparansi PPDB.
BACA JUGA:Langkah Sigap Tangani Jalan Longsor di Liku 9, Gubernur: Segera Pasang 1.500 Beronjong
BACA JUGA:Sewa Los dan Ruko Naik, Ini Dia Alasannya
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, Saidirman meminta agar kepala sekolah dan OPD teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi, kota dan kabupaten untuk dapat menjalankan ketentuan yang berlaku, serta melaksanakan upaya untuk mengatasi persoalan yang kerap terjadi saat PPDB.
"Berdasarkan instruksi dari Pak Gubernur, nanti mungkin satu bulan ke depan akan kita laksanakan rapat teknis terkait dengn PPDB ini," ucapnya, Sabtu 13 Januari 2024.
Ia juga meminta persoalan-persoalan yang masih muncul pada PPDB 2023 lalu, untuk diantisipasi untuk tidak terjadi pada PPDB 2024 ini.
"Saya menekankan, perlunya keterbukaan pada saat PPDB agar tidak menimbukan persoalan dan juga permasalahan yang terus-terus terjadi setiap tahunnya," kata Kadisdikbud.
Selain itu, ia meminta agar seluruh kepala sekolah untuk bisa adil dalam memberikan peluang untuk semua siswa agar bisa mendapatkan sekolah.
"Sesuai arahan Pak Gubernur agar sistem zonasi ini hrus diperluas supaya tidak kaku, termasuk data kependudukan yang digunakan untuk dasar penentuan zonasi itu benar-benar KK dan KTP asli orang tua. Dengan begitu, tak terjadi lagi kegalauan, kekhawatiran dan kecemasan orang tua anak-anaknya yang tidak dapat sekolah," tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SMA, Disdikbud Provinsi Bengkulu, Three Marnope MPd menjelaskan, salah satu langkah untuk mengatasi polemik dari PPDB ini yakni penambahan kuota.
"Ini yang mau kita bahas juga nantinya saat pelaksanaan rapat teknis nantinya," pungkasnya. (529)