Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) menegaskan bahwa pembangunan ruas jalan Karang Tinggi-Taba Lagan dilakukan secara bertahap.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Benteng, Febrian Fatahillah ST MT menjelaskan, panjang total ruas jalan tersebut mencapai 19,20 Kilometer (Km) dengan kondisi yang beragam.
Secara umum, terangnya, sebagian besar jalan berada dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
"Perbaikan jalan dilakukan secara bertahap setiap tahun, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah," terang Febrian.
BACA JUGA: Perumda Benteng Perluas Jaringan Air Bersih
BACA JUGA: Lindungi Pekerja Rentan, Pemkab Rejang Lebong Kucurkan Anggaran Rp 270 Juta
Febrian menjelaskan, sejak tahun 2020 hingga 2025, Pemda Benteng telah melakukan peningkatan jalan secara berkelanjutan dengan total penanganan sekitar 11,41 Km menggunakan konstruksi hotmix.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.
Terkait sejumlah titik yang saat ini masih dalam kondisi rusak dan menjadi perhatian publik, ia menegaskan bahwa titik lokasi tersebut telah masuk dalam rencana penanganan lanjutan pada tahun 2026.
Untuk tahap awal, penanganan direncanakan sepanjang kurang lebih 396 meter, dengan pelaksanaan yang disesuaikan kondisi anggaran.
Selain itu, masih terdapat sisa ruas sekitar 800 meter menuju simpang tiga Taba Lagan yang juga telah masuk dalam perencanaan.
Hanya saja, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan dana.
"Tak hanya fokus pada jalan, Pemda Benteng juga telah membangun jembatan Lagan Bungin sepanjang 15 meter pada tahun 2025 guna meningkatkan aksesibilitas di kawasan tersebut. Sementara itu, usulan pembangunan jembatan Penanding juga terus diajukan ke Pemerintah Pusat.
"Kondisi jalan yang kerap tergenang air (di Desa Taba Lagan,red) pada waktu tertentu dipengaruhi oleh faktor teknis. Seperti sistem drainase dan tingginya curah hujan. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan membutuhkan pendekatan yang komprehensif," jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan fiskal nasional yang menekankan efisiensi dan prioritas belanja turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini berdampak pada keterbatasan anggaran, sehingga pengerjaan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap.