harianbengkuluekspress.id – Kepala sekolah (Kepsek) Selolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan operator data pokok pendidikan (Dapodik) dilatih tata cara mengisi Dapodik tahun 2025 yang harus diinput pada Maret atau akhir April 2024 ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Mukomuko, Epi Mardiani menyampaikan, pelatihan mengisi Dapodik di mulai dari tahapan perencanaan, evaluasi, dan supervisi serta update Dapodik di daerah ini. Pelatihan isi Dapodik yang dilaksanakan bertujuan agar seluruh kepala sekolah dan operator dapat memahami aplikasi Dapodik dengan versi terbaru yang di rancang oleh Direktorat Jendral Pendidikan. Mereka dilatih bagaimana proses mendownload, menginstal dan cara penggunaan aplikasi Dapodik oleh operator sekolah. Karena kata Epi, hingga saat ini masih banyak operator yang belum memahami cara penggunaan aplikasi versi terbaru tersebut.
“Ini adalah aplikasi yang di rancang oleh Direktorat Jendral Pendidikan nan kami melibatkan dua orang narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yakni Dirjen SD Nurul Mahfudi dan Dapodik Dhoni Mardiansyah untuk melatih kepsek dan operator sekolah,”katanya.
BACA JUGA:Pemkab Benteng Surati Seluruh Perusahaan, Ini Tujuannya
Ia juga mengatakan, input data Dapodik yang sekarang atau akhir Maret dan terakhir April 2024, datanya diambil untuk digunakan sebagai dasar kegiatan atau penggangaran di tahun 2025. Dijelaskanya, sekarang ada update di sistem Dapodik yang butuh input ulang, atau ada data yang baru yang belum diinput di Dapodik itu yang terkadang masih dilupakan oleh operator sekolah. Kalau hal ini tidak digerakkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka tidak ada update Dapodik. Dan untuk pelatihan ini sendiri diikuti oleh kepsek dan operator di 140 SD negeri dan swasta, dan 58 SMP negeri dan swasta di daerah ini. Ia juga berharap kepada sekolah agar memiliki peranan pengawasan dan integritas yang tinggi terhadap kualitas data yang dimasukkan oleh operator. Karena kualitas data menentukan kualitas perencanaan untuk tahun ke depan. Dan dengan pelatihan ini maka diharapkan operator dapodik tidak lagi asal-asalan mengisi dapodik. Karena kalau asal-asalan mengisi data, maka yang repot sekolah itu sendiri dan pemerintah daerah. Contohnya kondisi bangunan sekolah rusak diisi bangunan kondisinya bagus. Hanya karena mengejar penilaian akreditasi. Kalau kondisi rusak namun dilaporkan baik. Sudah barang pasti, pemerintah daerah tidak bisa mengajukan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk perbaikan gedung sekolah.
“Kita berharap, isilah data itu seakurat mungkin sesuai dengan kondisinya. Kalau bangunan rusak sampaikan rusak. Supaya ketika kita mengajukan anggaran perbaikan tidak ditolak,” ungkapnya.(budi)