Pemkab Benteng Raih WTP 5 Kali Berturut, Pj Bupati Sampaikan Ini

Reporter: Bakti |

Editor: Dendi |

Kamis , 30 May 2024 - 22:02

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhamad Toha Arafat menyerahkan LHP opini WTP kepada Pj Bupati Benteng, Dr Heriyandi Roni MSi, Kamis, 30 Mei 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Prestasi gemilang kembali didapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng).

Dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023, Pemkab Benteng kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Piagam penghargaan WTP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Muhamad Toha Arafat SE MSi Ak CA CSFA CFrA, di ruang rapat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Kamis, 30 Mei 2024.

WTP merupakan penilaian tertinggi oleh BPK RI. Dalam memberikan opini, ada beberapa kriteria penilaian BPK.

Meliputi, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, efektifitas pengendali sistem intern, kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundangan. Serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kami berikan WTP atas laporan pengelolaan keuangan Pemda Benteng. Kami ucapkan selamat kepada Pemda Benteng yang telah mendapatkan opini WTP ke 5 kali bertutut sejak tahun 2019," kata Muhmad Toha.

Meski demikian, terang Toha, BPK masih menemukan beberapaa catatan dari hasil pemeriksaan di Pemda Benteng. Diantaranya, pengelolaan PAD belum sepenuhnya memadai.

Lalu, belanja barang dan jasa, serta honorarium narsum, moderator, pembawa acara, panitia tak sesuai ketentuan.

Selanjutnya, belanja perjalanan dinas pada 8 SKPD (OPD) tak sesuai ketentuan, belanja modal, gedung dan bangunan pada Disdikbud secara swakeolola tak sesuai ketentuan, pengelolaan kas di Pemkab Benteng belum tertib serta penataan aset tetap belum tertib.

"Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan penjelasan atas rekomendasi pemeriksaan. Lalu, disampaikan ke BPK selambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan," terang Toha.

Sementara itu, Pj Bupati Benteng, Dr Heriyandi Roni MSi mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah memberikan opini WTP terhadap laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2023.

"Kami mohon agar BPK terus mendampingi kami agar dapat terus melakukan pembenaan.

pemkab benteng raih  wtp 5 kali berturut, pj bupati sampaikan ini                            harianbengkuluekspress.id  - prestasi gemilang kembali didapat pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah (benteng).  
dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) dan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023, pemkab benteng kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (wtp).
piagam penghargaan wtp diserahkan langsung oleh kepala perwakilan bpk provinsi bengkulu,  muhamad toha arafat se msi ak ca csfa cfra, di ruang rapat kepala perwakilan bpk  provinsi bengkulu, kamis, 30 mei 2024.
wtp merupakan penilaian tertinggi oleh bpk ri. dalam memberikan opini, ada beberapa kriteria penilaian bpk. 
meliputi, kesesuaian dengan standar akutansi pemerintahan, efektifitas pengendali sistem intern, kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan perundangan. serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
baca juga:wtp 7 kali berturut-turut, prestasi gemilang di bawah kepemimpinan gubernur rohidin mersyah
baca juga:pemkab bs kembali raih wtp untuk 3 tahun berturut-turut
"berdasarkan hasil pemeriksaan  bpk, kami berikan wtp atas laporan pengelolaan keuangan pemda benteng. kami ucapkan selamat kepada pemda benteng yang telah mendapatkan opini wtp ke 5 kali bertutut sejak tahun 2019," kata muhmad toha.
meski demikian, terang toha, bpk masih menemukan beberapaa catatan dari hasil pemeriksaan di pemda benteng. diantaranya, pengelolaan pad belum sepenuhnya memadai. 
lalu, belanja barang dan jasa, serta honorarium narsum, moderator, pembawa acara, panitia tak sesuai ketentuan. 
selanjutnya,  belanja perjalanan dinas pada 8 skpd (opd) tak sesuai ketentuan, belanja  modal, gedung dan bangunan pada disdikbud secara swakeolola tak sesuai ketentuan, pengelolaan kas di pemkab benteng belum tertib serta penataan aset tetap belum tertib.
"pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberikan penjelasan atas rekomendasi pemeriksaan. lalu, disampaikan ke bpk selambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan," terang toha.
sementara itu, pj bupati benteng, dr heriyandi roni msi mengucapkan terima kasih kepada bpk yang telah memberikan opini wtp terhadap laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun 2023.
"kami mohon agar bpk terus mendampingi kami agar dapat terus melakukan pembenaan.
selain itu, terima kasih kepada sekda serta seluruh jajaran yang telah menyusun laporan keuangan pemda benteng. terkait hal-hal yang menjadi catatan, agar dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 2 bulan ke depan," terang sekda.
di sisi lain, waka ii dprd kabupaten benteng, evi susanti  sip map memberikan apresiasi kepaa pemda benteng yang telah berhasil meraih 5 kali wtp berturut. 
terkait catatan dan rekomendasi dari bpk, evi mengajak pemda benteng dan legislatif untuk duduk bersama dan bersinergi dalam menyelesaikan seluruh catatan bpk.  
"kepada opd yang melakukan pelanggaran administrasi, ini harus diselesaikan dalam tempo 2 bulan, bila perlu dibawah 2 bulan. ke depan, pemda benteng kembali meraih wtp tanpa adanya catatan," pungkas evi.
untuk diketahui, penghargaan wtp kali ini merupakan yang ke-10 diterima oleh pemda benteng. yaitu, pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. serta pada tahun 2019, 2020, 2021,  2022 dan 2023 ini. sedangkan, pada tahun 2016, 2017 dan 2018, pemkab benteng mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (wdp).(135/prw)