Hadiri Borneo Forum ke-7, AHY Ajak GAPKI dan Pemerintah Kolaborasi Tingkatkan Ekonomi Rakyat dan Investasi

Harianbengkuluekspress.id-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Borneo Forum ke-7.

Kegiatan ini berlangsung di Swissbel Hotel Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 28 Juni 2024.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri;

Kemudian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan. Turut hadir, jajaran Forkopimda; Pj. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah;

BACA JUGA:4 Kabupaten/Kota di Jambi Dapat Penghargaan dari Menteri AHY atas Kontribusi Meringankan BPHTB, Ini Daftarnya

BACA JUGA:Gebuk Mafia Tanah di Jambi, Menteri AHY Selamatkan Negara dari Potensi Kerugian Rp 1,19 Triliun

Ada juga, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); Anggota GAPKI; serta para akademisi dan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Tengah

Borneo Forum ke-7 diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan tema “Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan”.

Dalam sambutannya, Menteri AHY mengajak GAPKI dengan pemerintah bersama-sama menumbuhkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan investasi yang juga menjadi tema Borneo Forum ke-7 ini.

Menteri AHY menyebutkan, empat hal yang patut diperhatikan dalam menangkap peluang investasi antara lain kepastian, keamanan, stabilitas, dan berkelanjutan.

“Kami punya tugas, tanggung jawab untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kalau dibenahi dari aspek yang fundamental itu, saya rasa economic value added (nilai tambah ekonomi) akan terasa betul. Jadi kepastian hukum adalah penting dan mendasar,” katanya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen penuh dalam menciptakan iklim kegiatan berusaha yang kondusif. Kegiatan tersebut tentunya mementingkan kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Yang jelas, Indonesia juga turut menjaga lingkungan hidup. Rakyat membutuhkan penghasilan, lapangan pekerjaan, jutaan pekerja bisa diserap melalui industri perkebunan kelapa sawit ini. Tapi juga di sisi lain, kita menggunakan teknik dan cara-cara yang tetap menjaga dan melindungi alam dan bumi kita,” ujar AHY.

Sama halnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Ia mengajak para pengusaha bekerja sama untuk berjuang memerangi kemiskinan dan ketertinggalan di Kalimantan Tengah, khususnya sekitar hutan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.