Insentif Stunting Mengalir ke 6 OPD, Jaksa Janji Usut Sampai Tuntas

Reporter: Jefry |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 30 Jan 2024 - 22:20

Kajari Seluma, Wuriadi Paramitha akan mengusut tuntas dugaan korupsi dana insentif stunting.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Harianbengkulueskpress.bacakoran.co- Pengusutan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting Rp 5,7 Miliar yang diterima Pemkab Seluma dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2023 terus berlanjut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma terus menunjukkan progres pengusutan dan klarifikasi terkait penggunaan dana tersebut.

Dari total dana insentif fiskal Rp 5,7 Miliar yang masuk ke kas daerah (Kasda) Pemkab Seluma, Rp 2,7 Miliar belum terealisasi dan menjadi Silpa di APBD 2023.

Sedangkan, Rp 3 Miliar telah dialokasikan ke 6 OPD penerima. Enam OPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Disperkimhub, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tais.

"Iya, dari total dana insentif fiskal Rp 5,7 Miliar itu, Rp 2,7 Miliar belum terealisasikan sehingga menjadi Silpa di APBD 2023," terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seluma, Wuriadi Paramitha SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni SH MH kepada BE, Selasa, 30 Januari 2024.

Dibeberkan Kasi Pidsus, dana insentif fiskal Rp 3 Miliar yang telah dialokasikan ini sedang dilakukan penelusuran pihaknya. Penelusuran ini untuk mengetahui realisasi atau penggunaannya oleh OPD penerima. Dengan melakukan klarifikasi ke pada enam OPD penerima tersebut.

"Karena yang telah dialokasikan ke OPD Rp 3 Miliar, jadi ini yang kita kejar. Karena ini yang berpotensi terjadi penyimpangan," tegasnya.

Kasi Pidsus mengungkapkan, pihaknya saat ini masih terus akan melakukan pemanggilan kepada OPD penerima. Mulai dari staf di bidang penerima, kepala bidang sampai ke kepala OPD.

"Pulbaket dan puldata masih terus kita lakukan. Pihak-pihak yang terlibat pasti akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi," bebernya.

Kasi Pidsus mengakui sampai saat ini telah ada 10 saksi lebih yang telah dimintai klarifikasi terkait alokasi dan realisasi dan insentif fiskal stunting tersebut.

Dirinya memastikan akan mengusut tuntas perkara ini, sampai ditemukan titik terangnya.

"Hasil klarifikasi ini nanti kita kumpulkan, kita pelajari baru kita simpulkan. Sebagai koordinatornya, saya pastikan semua akan berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku," tutupnya.

insentif stunting mengalir ke 6 opd, jaksa janji usut sampai tuntas                            harianbengkulueskpress.bacakoran.co- pengusutan dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting rp 5,7 miliar yang diterima pemkab seluma dari kementerian keuangan (kemenkeu) tahun 2023 terus berlanjut. 
kejaksaan negeri (kejari) seluma terus menunjukkan progres pengusutan dan klarifikasi terkait penggunaan dana tersebut. 
dari total dana insentif fiskal rp 5,7 miliar yang masuk ke kas daerah (kasda) pemkab seluma, rp 2,7 miliar belum terealisasi dan menjadi silpa di apbd 2023. 
sedangkan, rp 3 miliar telah dialokasikan ke 6  opd penerima. enam opd tersebut yakni dinas kesehatan, dp3ap2kb, disperkimhub, dinas pmd, dinas lingkungan hidup (dlh) dan rumah sakit umum daerah (rsud) tais. 
baca juga:teknisi komputer bisnis ganja, ini dia alasannya
baca juga:bengkulu segera miliki pabrik rokok, ini dampaknya bagi bengkulu
"iya, dari total dana insentif fiskal rp 5,7 miliar itu, rp 2,7 miliar belum terealisasikan sehingga menjadi silpa di apbd 2023," terang kepala kejaksaan negeri (kajari) seluma, wuriadi paramitha sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni sh mh kepada be, selasa, 30 januari 2024. 
dibeberkan kasi pidsus, dana insentif fiskal rp 3 miliar yang telah dialokasikan ini sedang dilakukan penelusuran pihaknya. penelusuran ini untuk mengetahui realisasi atau penggunaannya oleh opd penerima. dengan melakukan klarifikasi ke pada enam opd penerima tersebut.
"karena yang telah dialokasikan ke opd rp 3 miliar, jadi ini  yang kita kejar. karena ini  yang berpotensi terjadi penyimpangan," tegasnya.
kasi pidsus mengungkapkan, pihaknya saat ini masih terus akan melakukan pemanggilan kepada opd penerima. mulai dari staf di bidang penerima, kepala bidang sampai ke kepala opd. 
"pulbaket dan puldata masih terus kita lakukan. pihak-pihak yang terlibat pasti akan kita panggil untuk dimintai klarifikasi," bebernya.
kasi pidsus mengakui sampai saat ini telah ada 10 saksi lebih yang telah dimintai klarifikasi terkait alokasi dan realisasi dan insentif fiskal stunting tersebut.
dirinya memastikan akan mengusut tuntas perkara ini, sampai ditemukan titik terangnya. 
"hasil klarifikasi ini nanti kita kumpulkan, kita pelajari baru kita simpulkan. sebagai koordinatornya, saya pastikan semua akan berjalan sesuai aturan dan hukum yang berlaku," tutupnya.

Tag

Share