Harianbengkuluekspress.id - Penjabat Wali Kota, Arif Gunadi melakukan rapat evaluasi terhadap penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu, Senin 20 Mei 2024. Dalam rapat itu diungkapkan masih banyak menerima laporan secara langsung ataupun via whatsapps ada warga miskin yang tidak terdata dalam program PKH.
"Ini perlu pendataan yang benar dari pemerintah kota. Kita tidak tahu apakah orang itu memang belum terbantu, atau hanya mengaku-ngaku saja belum pernah dapat bantuan," ujar Arif.
Untuk itu, dia menekankan kepada Dinsos melalui pendamping PKH memaksimalkan verifikasi dan validasi data di lapangan. Dilakukan secara selektif dan memenuhi kriteria.
"Para pendamping PKH harus semaksimal mungkin, sehingga bantuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat bisa tepat sasaran," jelasnya.
BACA JUGA:Ratusan Massa Geruduk DPRD untuk Pertanyakan Ini
BACA JUGA:Jadi Tuan Rumah, Pemkab BU Luncurkan Logo dan Maskot MTQ ke-36, Ini Maknanya
Bentuk bantuan ini tidak hanya melalui program PKH saja, tetapi bisa dimanfaatkan bentuk bantuan lainnya melalui kerja sama dengan pihak terkait salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu. Jadi bisa dibedakan mana bentuk bantuan spontan dan bantuan yang terprogram melalui anggaran khusus.
"Banyak yang bisa kita bantu. Ada dari Baznas, karena kalau dari PKH kan melalui pengusulan jadi membutuhkan waktu. Kalau Baznas kita dapat membantunya pada hari itu juga," terangnya.
Saat ini sudah terdata 12.900 Keluarga Penerima Manfaat terhadap bantuan pemerintah melalui PKH ini. Kedepan, Dinsos diminta terus melakukan updating data secara berkala. Memantau tingkat perekonomian masyarakat tersebut sehingga bisa terukur sudah sejauh mana program ini bisa membantu.
"Pihak yang lebih tahu kondisi warga itu adalah pendamping PKH, maka untuk menunjang kinerja tersebut, Pemerintah siap membantu sarana dan prasarana para pendamping PKH," pungkasnya. (Medi Karya Saputra)