Diterangkan, anggaran BPJS UHC ini wajib dianggarkan, karena merupakan program pemerintah pusat.
Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang melaksanakan program ini dan telah mendapat penghargaan dari pemerintah.
"Kita telah mendapat penghargaan program BPJS UHC ini. Jadi wajib kita anggarkan anggarannya untuk masyarakat kita yang memerlukan," sampainya.
Sekedar mengingatkan sebelumnya DPRD Seluma telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas anggaran BPJS UHC hilang di DPA. Padahal telah dibahas dan dianggarkan di APBD Perubahan 2023 ini.
DPRD Seluma mendapat kabar bahwa anggaran untuk BPJS UHC ini dialihkan untuk membayar tunggakan iuran BPJS ASN. Saat RDP, BKD beralasan bahwa pihaknya salah input rekening.
"Sudah clear untuk anggaran BPJS UHC ini. Saat RDP BKD menyampaikan siap mengalokasikan anggaranya sesuai besaran yang telah kita bahas dan sahkan di Banggar," tutup Ketua Komisi 2 DPRD Seluma Sudi Hermanto.(333)