Harianbengkuluekspress.id - Gubernur Bengkulu, Prof H Rohidin Mersyah akhirnya memangil PT Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Hal tersebut untuk meminta klarifikasi atas temuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, terjadinya pengurangan kuota BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Jika normalnya disalurkan 24 ton kilo liter (KL) dalam satu hari kepada SPBU, namun ditemukan hanya 16 ton. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan dalam pengisian BBM subsidi di SPBU. Baik BBM jenis pertalite maupun bio solar.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Gubernur dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana ST MSi sempat melakukan perdebatan dengan PT Pertamina dan BPH Migas.
Pasalnya, PT Pertamina dan BPH Migas masih membantah tidak melakukan pengurangan distribusi BBM ke SPBU.
BACA JUGA:Siap-siap! Pendaftaran CPNS Dibuka 20 Agustus 2024
BACA JUGA:Serahkan Alat Bantu BKB Kit, untuk Penyuluhan Atasi Penyakit Ini
"Memang terjadi perdebatan. Antara apa yang ditemukan di lapangan dengan yang disampaikan Pertamina ke BPH Migas," terang Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Donni Swabuana, usai menggelar rapat tertutup dengan PT Pertamina dan BPH Migas di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Kamis, 15 Agustus 2024.
Donni menegaskan, saat timnya turun ke SPBU memang terjadi pengurangan distribusi BBM subsidi. Semua pengakuan disampaikan oleh pihak SPBU. Bahkan antrean pengisian BBM juga dirasakan masyarakat dalam berapa minggu lalu.
"Setelah BPH Migas turun, normal-normal saja, bagus-bagus saja. Harusnya diakui saja. Kita sampaikan fakta di lapangan atas hasil pengakuan SPBU memang dikurangi distribusi BBM-nya. Dari SPBU juga tidak ada keluhan, kalau tidak mampu menembus kuota," ujarnya.
Pihak Pertamina, menurut Donni, masih berkilah, bukan pengurangan distribusi BBM subsidi ke SPBU. Namun karena masih terjadi kerusakan pipa di Pertamina Pulau Baai Bengkulu.
"Harusnya diakui saja, kalau dikurangi. Karena persoalan antrean panjang masyarakat membeli BBM itu sudah terjadi sejak tahun 2022. Jadi masalahnya itu sudah lama. Kurang logis saja kita menerimanya," ujarnya.
Kejujuran semua pihak, lanjut Donni harus diutamakan. Sehingga masalah setiap tahun antrean masyarakat membeli BBM di SPBU bisa dituntaskan.
"Jadi kita bisa carikan solusinya bersama-sama. Jangan kita ini sakit perut, tapi mengakunya sakit kepala. Jadi salah obat terus akhirnya," tutur Donni.
Dari pertemuan itu, Donni mengatakan, nantinya akan dibuat tim khusus untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat kesulitan mencari BBM. Tim yang terdiri dari semua pihak, akan mencari jalan keluar ketika ada hambatan distribusi BBM.