Sebelumnya, dalam deklarasi tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu nomor urut 2, Rohidin Mersyah - Meriani (Romer) dan Tim Khusus (Timsus) Organisasi Masyarakat (Ormas) di Posko Pemenangan Kota Bengkulu, Kamis, 3 Oktober 2024 lalu, Rohidin menyebutkan ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dipolitisasi untuk menjadi modal kemenangan di Pilkada.
Bahkan ada dugaan pungutan liar yang dilakukan pada program KIP.
"Saya sudah mendapatkan bukti, ada transfer ke rekening. Dipotong Rp 25 ribu sampai Rp 50 ribu. Mulai SD, SMP hingga SMA/SMK," ungkap Rohidin.
Tidak hanya di kalangan SD, SMP dan SMA/SMK, Rohidin mengatakan, dugaan pungutan KIP di universitas juga terjadi. Bahkan storannya sampai Rp 1 juta per orang.
"Itu hak orang tidak mampu, masih juga dimakan. Naif sekali. Saya sangat marah melihat ini," ujarnya.
Atas dugaan kasus tersebut, Rohidin meminta semua penegak hukum untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
"Semua sangat masif dan terstruktur, dikumpulkan di satu titik. Saya yakin, ini untuk kemenangan Pilkada," beber Rohidin.
Sementara itu, Sekretaris Tim Hukum Romer (THR), Jecky Haryanto SH menegaskan, ada dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang terindikasi tindak pidana korupsi. Sebab, terjadi adanya tambahan persyaratan non formal, terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan.
"Maka kita mendukung penuh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan untuk mengusut dana PIP, yang dilaporkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan," ujar Jecky.
Jecky mengatakan, dugaan pemotongan dana PIP itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan saja. Namun juga diduga terjadi di semua kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.
"Kita minta ini diusut oleh semua penegak hukum," tandasnya. (151/614)