Harianbengkuluekspress.id - Politikus PAN, Yandri Susanto yang merupakan putra asli Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan semakin dekat menjadi menteri dalam kabinet Presiden Indonesia terpilih, Prabowo-Gibran.
Hal tersebut setelah Yandri mendatangi kediaman Prabowo Subianto dalam memenuhi panggilan bersama sosok politikus lainnya.
Bahkan Yandri mengaku telah berbincang langsung dengan Prabowo sebagai Presiden terpilih itu.
Pada percakapan tersebut, Yandri mengatakan Prabowo memanggilnya untuk membantu di pemerintahan. Yandri menyampaikan bahwa dirinya siap memenuhi permintaan Prabowo tersebut.
BACA JUGA:14 Putra Bengkulu Diusulkan Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Berikut Nama-namanya
BACA JUGA:Prabowo Panggil Calon Menteri, Hingga Sore Sudah 35 Orang, Berikut Daftar Namanya
"Intinya saya diminta untuk membantu beliau (Prabowo, red) di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya siap demi bangsa dan negara," ujar Yandri saat ditanyai awak media, Senin 14 Oktober 2024 dikutip dari Detiknews.
Yandri juga mengatakan panggilan tersebut sangatlah mulia. Sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.
"Saya siap menerima arahan dari pak presiden yang akan dilantik," katanya.
Adapun gambaran Yandri di dalam kabinet Prabowo-Gibran nantinya belum dapat dipastikan. Namun ia menyampaikan sempat berbincang mengenai desa dengan Prabowo. Namun dia belum menyampaikan apakah akan menjadi Menteri Desa nantinya.
"Iya salah satunya ya bahwa di Indonesia ini kan ada kota, ada desa kan banyak. Penduduk terbanyak di desa kemudian dan sebagainya," ucapnya.
BACA JUGA:Kabinet Prabowo-Gibran, Strategi Baru untuk Perkuat Ekonomi dan Pembangunan Nasional
BACA JUGA:Dilantik 20 Oktober, Kementerian Prabowo-Gibran Gemuk, Berikut Daftarnya
Namun dia belum menyampaikan apakah akan menjadi Menteri Desa nantinya. Yandri menerangkan bahwa semua kementerian memiliki peran dan strateginya masing-masing.
"Semuanya harus ikutin arahan Pak Presiden Prabowo nanti. Posnya apa detailnya nanti tunggu pengumuman. Tunggu pengumuman karena itu hak prerogatif Pak Presiden," pungkasnya. (Renald)