Harianbengkuluekspress.id - Rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu melalui kolaborasi antara PT Pelindo dengan pelaku usaha masih menghadapi sejumlah kendala. Perbedaan estimasi anggaran menjadi salah satu faktor penghambatnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) Provinsi Bengkulu, Sutarman mengungkapkan perbedaan prosedur antara PT Pelindo dan pelaku usaha menjadi penyebab utama belum tercapainya kesepakatan terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.
"Sejauh ini estimasi kebutuhan anggarannya belum ketemu, karena Pelindo selaku BUMN memiliki Prosedur Tetap (Protap) sendiri. Sehingga terjadi perbedaan cara pandang dengan kita selaku dunia usaha yang menggunakan pelabuhan," kata Sutarman, Selasa, 15 Oktober 2024.
Soal estimasi kebutuhan anggaran pengerukan itu, menurut Sutarman, antara PT Pelindo dengan pelaku usaha berbeda.
BACA JUGA:Nilai Ekspor Bengkulu Turun, Dampak Alur Pelabuhan Pulau Baai Dangkal
BACA JUGA:Gapki Dukung Atasi Pendangkalan Alur Pelabuhan, Ini Dia Langkah yang Ditempuh
Dari hitungan PT Pelindo, dibutuhkan anggaran sampai Rp 210 miliar. Sementara hitungan dari pelaku usaha, hanya sekitar Rp 100 miliar.
"Masih ada selisih, dan selisih inilah yang mau kita pertemukan," bebernya.
Namun demikian, menurut Sutarman, hitungan selisih kebutuhan anggaran pengerukan akan segera difinalkan. Ketika telah final, tentu akan ditindaklanjuti.
"Jika nantinya sudah ada kesepakatan bersama, berapapun angkanya pasti ditindaklanjuti," ungkapnya.
Sutarman menjelaskan, upaya pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai yang mengalami pendangkalan telah disepakati secara teknis dibentuk semacam join company. Namun pihaknya menilai harus ada pembicaraan lagi dengan pemerintah daerah (Pemda).
"Karena dalam join ini belum ada Perusahaan Daerah (Perusda), yang sebenarnya termasuk peluang bagi pemda untuk optimalisasi dunia usaha," ujar Sutarman.
Kemudian, untuk pengerukan alur pelabuhan itu nantinya akan dilakukan oleh anak perusahaan PT Pelindo, yaitu Rukindo. Sejauh ini Rukindo telah memasukkan proposal penawaran.
"Kita harap tidak hanya satu perusahaan saja yang memasukan penawaran. Kita juga menunggu perusahaan lain ikut," terangnya.
Sutarman mengatakan, pengerukan alur itu seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Namun, karena pemerintah pusat tidak memiliki anggaran, sehingga pengerukan harus dilakukan dengan cara bersama-sama.
"Maka diputuskan Pelindo berkolaborasi pada dunia usaha di Bengkulu yang menggunakan pelabuhan," tegasnya.