"Jadi, kita koordinasikan dulu ke KemenPAN-RB, agar bisa diakomodir. Seperti kualifikasi pendidikan lulusan SD, jenis jabatan apa yang bisa disesuaikan. Ini yang sedang kita proses," ungkapnya.
Di sisi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi mengatakan, dalam usulan formasi CASN nanti, gubernur harus menyertakan struktur APBD Provinsi Bengkulu kepada pemerintah pusat. Agar, pemerintah pusat tidak hanya memberikan formasi tanpa dibarengi anggaran untuk gaji pegawai baru yang diterima.
"Jangan sampai seperti tahun 2024. Penerimaan CASN pada tahun 2023 sebanyak 748 orang. Namun pemerintah pusat hanya memberikan anggaran Rp 21 miliar, sementara kebutuhaan gaji pegawai Rp 46 miliar. Artinya kekurangan Rp 25 miliar. Kekurangan itu tentu menyedot dana pegawai kita lagi," ujar Edwar.
Jika formasi tidak disertai anggaran dari pemerintah pusat, maka menurut Edwar, belanja pegawai Pemprov Bengkulu akan terus membengkak.
Apalagi posisi saat ini sudah diangkat 42 persen, untuk belanja pegawai.
"Jangan mengusulkan tidak dengan anggarannya. Kita dukung upaya itu agar teman-teman honorer bisa terakomodir," tandasnya. (eko)