Suharto menyatakan, aktivitas pelabuhan Pulau Baai itu tergantung pada alurnya. Sebab, pelabuhan itu menjadi pusat arus masuk keluarnya logistik ke Bengkulu maupun dari luar Bengkulu. Baik itu, logistik sembako, beras, pupuk, bahan bangunan, bahan bakar minyak (BBM), bahan jadi lainnya. Termasuk ada ekspor batu bara, karet, cangkang sawit, CPO dan lainnya.
"Solusinya harus segera dikeruk alurnya," tambahnya.
Pengerukkan alur, menurut Suharto memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, termasuk dari PT Pelindo Pusat. Anggaran yang digunakan untuk pengerukan memang tidak sedikit. Namun, jika itu sudah menjadi kepentingan masyarakat luar, maka harus dilakukan.
"Anggaran di pusat itu banyak. Berapapun tidak masalah, kalau itu untuk kepentingan masyarakat luas. Tinggal lagi dari Pelindo Bengkulu membuat administrasinya," ujarnya.
Suharto menegaskan, pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu itu, minimal dengan kedalaman 6-7 meter LWS. Jika kedalaman segitu, kapal-kapal logistik sudah lancar masuk dan keluar Pelabuhan Pulau Baai.
"Tidak perlu sampai 10 meter LWS, kalau posisinya 7 meter LWS itu, sudah aman alurnya," tambah Suharto.
Untuk mempercepat penyelesaian pendangkalan alur itu, Suharto menegaskan, DPRD Provinsi Bengkulu akan segera melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Direksi PT Pelindo Pusat. Sehingga nantinya dapat ditemukan kepastian waktu pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
"Kita segera jadwalkan dalam waktu dekat, audiensi ke pusat. Karena alur pelabuhan ini menjadi kunci penting, ekonomi Bengkulu," tegas Suharto.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bengkulu, Sri Hartika Toyib mengatakan, pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai itu sudah menjadi perhatian serius Pemprov Bengkulu.
Sebab, menganggu arus masuk dan keluar angkutan logisitik menggunakan kapal laut.
"Tentu itu menganggu mobilisasi di pelabuhan," terang Sri.
Sri menegaskan, Pemprov melalui Dishub telah melakukan upaya untuk bersurat dengan PT Pelindo. Bahkan rencananya Gubernur Bengkulu Prof H Rohidin Mersyah akan menggelar audiensi dengan PT Pelindo Pusat, untuk membahas soal kemajuaan Pelabuhan Pulau Baai, termasuk soal alur.
"Surat sudah disampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu tidak lama lagi, Pak Gubernur akan bertemu dengan PT Pelindo pusat. Tentu langkah ini nanti, akan ada solusi untuk mengatai persoalan yang terjadi," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi General Manager Komersial dan Kepatuhan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Cecep Taswandi mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat dengan para stakeholder membahas solusi atas pendangkalan ini.
"Pengerukan alur merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kemenhub," jelas Cecep.
Sejauh ini, Pelindo siap untuk melakukan pengerukan. Namun demikian, harus mendapatkan izin penugasan dari Kemenhub.