Harianbengkuluekspress.id - Pada 2024, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong meniadakan program bantuan khusus keuangan atau BKK untuk 122 desa di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun sebelumnya program bantuan ini selalu diberikan.
"Kami belum melakukan rapat untuk membahas program BKK, tapi dari informasi pada Musrenbang beberapa waktu lalu, program BKK untuk tahun 2024 ini ditiadakan," terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong, Surafi Rifai SP MSi.
Diungkapkan Suradi, dalam melaksanakan program BKK sendiri, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk setiap desanya. Kemudian, untuk tahun ini ditiadakan salah satunya pertimbangannya, karena keuangan daerah banyak terserap untuk pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Selain karena banyak anggaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, digunakan untuk Pilkada. Program BKK ditiadakan juga karena dari hasil evaluasi yang dilakukan pada 2023, dari 122 desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong hanya 30 desa yang mengajukan permintaan.
BACA JUGA:Waspada Beli Obat Online, BPOM Sebut Tak Aman
BACA JUGA:BPIP Penentu Kelulusan Paskibraka, Ini Dia Kriteria Kelulusan
"Pertimbangan lain program BKK ini ditiadakan adalah tahun lalu hanya 30 desa yang mengajukan pencairan, padahal anggaran kita tersedia," ungkap Suradi.
Dalam kesempatan tersebut, Suradi mengungkapkan, selama dua tahun program BKK di Kabupaten Rejang Lebong, ada beberapa desa yang programnya berjalan dengan baik. Disiis lain, ada beberapa desa tidak berjalan sesuai harapan, sepertikegiatan peternakan Kambing yang banyak mati.
Dalam melaksanakan program BKK tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengucurkan anggaran sebesar Rp 12,2 miliar untuk 122 desa. Program BKK sendiri adalah salah satu program strategis bidang perekonomian sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong saat berkampanye Pilkada 2020 lalu. Program ini juga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (Ari Afriko)