Perangkat Desa dan BPD Ancam Demo, Ini Masalah Pemicunya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Zalmi Herawati |

Sabtu , 21 Dec 2024 - 22:02

Dok/BE Rapat PPDI dan PABPDSI terkait siltap yang tak kunjung cair.--

Harianbengkuluekspress.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Seluma bersama dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan juga Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) se-Kabupaten Seluma. Saat ini melakukan rakor dan membahas masalah hak yang belum dibayarkan oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma. Hasil rapat tersebut berkesimpulan mereka berencana melakukan demo ke Pemkab Seluma.

“Kami dari organisasi telah melakukan rapat konsolidasi bersama di Sekretariat APDESI Kabupaten Seluma. Dengan menuangkan hal tersebut jika memang terjadi,” sampai Bendahara DPD APDESI Kabupaten Seluma, Sukman

Tak hanya membahas rencana aksi saja. Bahkan aksi mogok kerja yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Desa Bakal Dalam, Kecamatan Talo Kecil berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat setempat nantinya. Dikatakannya, jika langkah yang perlukan saat ini hanyalah menggalang solidaritas untuk bersama-sama, membahas terkait hak yang belum dibayarkan terhadap Pemkab Seluma selama ini.

"Dalam waktu dekat ini perwakilan APDESI akan menemui Sekretaris Pemkab Seluma dan juga Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma, untuk dapat segera menyelesaikan polemik yang terjadi pada saat ini,” sampainya.

Masalah ini terjadi pokok permasalahannya terkait dengan besaran anggaran Alokasi Dana Desa tambahan/siltap (Penghasilan Tetap) yang sebelumnya disediakan. Dengan anggaran dana sebesar Rp 13 miliar, namun sampai saat ini tak kunjung dicairkan oleh Pemkab Seluma.

"Secepatnya kami menemui pejabat yang ada di Pemkab Seluma, supaya masalah gaji kades, perangkat desa dan BPD segera diselesaikan sebelum akhir tahun ini," tegasnya.

Apabila Pemerintah Kabupaten Seluma tak segera menunaikan kewajibannya atas pembayaran hak penghasilan tetap para kepala desa itu. Perangkat desa dan juga anggota BPD mengancam melakukan aksi unjuk rasa sebagai langkah terakhir mereka.

"Tidak menutup kemungkinan, jika Pemkab Seluma tak segera merealisasikan pencairan hak kami. Maka kami seluruh anggota APDESI, PPDI dan PABPDSI sekabupaten Seluma akan turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa," pungkasnya. (Jefrianto)

perangkat desa dan bpd ancam demo, ini masalah pemicunya                             harianbengkuluekspress.id - dewan pimpinan daerah (dpd) asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) kabupaten seluma bersama dengan persatuan perangkat desa indonesia (ppdi) dan juga pengurus daerah persatuan anggota badan permusyawaratan desa seluruh indonesia (pabpdsi) se-kabupaten seluma. saat ini melakukan rakor dan membahas masalah hak yang belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) seluma. hasil rapat tersebut berkesimpulan mereka berencana melakukan demo ke pemkab seluma.
“kami dari organisasi telah melakukan rapat konsolidasi bersama di sekretariat apdesi kabupaten seluma. dengan menuangkan hal tersebut jika memang terjadi,” sampai bendahara dpd apdesi kabupaten seluma, sukman
tak hanya membahas rencana aksi saja. bahkan aksi mogok kerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan desa bakal dalam, kecamatan talo kecil berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat setempat nantinya. dikatakannya, jika langkah yang perlukan saat ini hanyalah menggalang solidaritas untuk bersama-sama, membahas terkait hak yang belum dibayarkan terhadap pemkab seluma selama ini.
"dalam waktu dekat ini perwakilan apdesi akan menemui sekretaris pemkab seluma dan juga kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten seluma, untuk dapat segera menyelesaikan polemik yang terjadi pada saat ini,” sampainya.
baca juga:pilkada seluma nihil gugatan, jadwal pelantikan 10 februari 2025, tunggu surat resmi dari lembaga ini
baca juga:hasil tes pppk pemkot bengkulu segera diumumkan 
masalah ini terjadi pokok permasalahannya terkait dengan besaran anggaran alokasi dana desa tambahan/siltap (penghasilan tetap) yang sebelumnya disediakan. dengan anggaran dana sebesar rp 13 miliar, namun sampai saat ini tak kunjung dicairkan oleh pemkab seluma.
"secepatnya kami menemui pejabat yang ada di pemkab seluma, supaya masalah gaji kades, perangkat desa dan bpd segera diselesaikan sebelum akhir tahun ini," tegasnya.
apabila pemerintah kabupaten seluma tak segera menunaikan kewajibannya atas pembayaran hak penghasilan tetap para kepala desa itu. perangkat desa dan juga anggota bpd mengancam melakukan aksi unjuk rasa sebagai langkah terakhir mereka.
"tidak menutup kemungkinan, jika pemkab seluma tak segera merealisasikan pencairan hak kami. maka kami seluruh anggota apdesi, ppdi dan pabpdsi sekabupaten seluma akan turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa," pungkasnya. (jefrianto)

Tag

Share