Indeks Demokrasi Bengkulu Merangkak Naik, Berikut Indikatornya

Harianbengkuluekspress.id - Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mengeluarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Bengkulu 73,23. 

Nilai tersebut menunjuk tren positif jika dilihat selama  tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2020 berada pada angka 72,20, tahun 2021 dengan nilai 72,73 dan tahun 2022 dengan nilai 73,23.

Asisten I Setdaprov Bengkulu, Khairil Anwar mengatakan, IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di Bengkulu.

"Ada beberapa temuan oleh BPS provinsi, tentu ini menjadi evaluasi untuk kita semua pihak dan indeks demokrasi kita di 2022 yang dikeluarkan oleh BPS itu pada angka 73,23 dalam skala 0 sampai 100," terang Khairil saat membuka Rapat Pokja/FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu dengan tema 'Mengefektifkan Tahapan Pengukuran IDI dan Mempercepat Rilis IDI Tahun Anggaran 2023' di Adeeva Hotel Pantai Panjang Bengkulu, Jumat, 26 April 2024.

BACA JUGA:Terima SK, PPPK dan CPNS Diminta Rendah Hati, Berikut Pesan Khusus Pj Bupati Benteng

BACA JUGA:BS Waspada DBD, Kasusnya Segini, yang Meninggal Segini

Khairil menambahkan, dalam FGD ini, tim Pokja membahas beberapa poin indikator penilaian guna menentukan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 untuk Provinsi Bengkulu.

"Ada beberapa poin yang kita bahas pada rapat ini, salah satunya adalah indikator dari aspek kebebasan. Aspek ini diartikan sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian," katanya.

Sementara itu, Ahli Madya  Statistisi BPS Provinsi Bengkulu, Eko Fajariyanto mengatakan, pengukuran indeks demokrasi Indonesia merupakan bentuk kerja sama dari empat lembaga, yaitu BPS, Bappenas, Kemenko Polhukam, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Untuk Bengkulu sendiri dalam tiga tahun terakhir itu ada di 2020 pada angka 72,20 dan 2021 itu 72,73 terus 2022 73,23. Semua itu dalam skala 0 sampai 100," jelas Eko.

Ada beberapa indikator yang diukur dalam indeks demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Indikator kebebasan sipil itu mencakup kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Indikator hak-hak politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam politik.