Objektif dan Transparan, Kemendikbud Bentuk Forum Bersama Pengawasan PPDB, Ini Anggotanya

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Jumat , 21 Jun 2024 - 14:59

Kemendikbudristek bentuk forum bersama pengawasan Pelaksanaan PPDB -istimewa/bengkuluekspress-

Serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, PPDB tahun ajaran 2024/2025 tetap mengaju pada Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Kemudian diperkuat dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

" Dalam penyelenggarannya, pemerintah daerah dapat menyusun aturan atau petunjuk teknis PPDB di setiap daerah dengan mengacu pada regulasi tersebut diatas." pintanya mengakhiri. (**)

objektif dan transparan, kemendikbud  bentuk forum bersama pengawasan ppdb, ini anggotanya                             harianbengkuluekspress.id- munculnya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pedaftaran penerimaan peserta didik baru (ppdb). 
kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi (kemendikbudristek)  membentuk forum bersama  pengawasan pelaksanaan ppdb.
forum ini dihadiri oleh 120 orang yang terdiri dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko pmk). 
kemendikbudristek, kementerian dalam negeri (kemendagri), ombudsman republik indonesia, komisi pemberantasan korupsi (kpk),
komisi perlindungan anak indonesia (kpai), unit pelaksana teknis (upt) kemendikbudristek yaitu bbpmp/bpmp, dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota,
inspektorat daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta perwakilan ombudsman republik indonesia di provinsi.
pembentukan forum tersebut bertujuan untuk mendorong pelaksanaan ppdb yang objektif, transparan, dan akuntabel, sehingga upaya pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat terwujud. 
baca juga:ppdb smk di bengkulu bebas zonasi, ini syaratnya
baca juga:polresta sosialisasi cegah pungli ppdb, ini keterangan ketua saber pungli kota bengkulu
inspektur jenderal (irjen) kemendikbudristek, chatarina muliana girsang menuturkan forum pengawasan ppdb antarkementerian, lembaga dan pemda sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan ppdb. 
sejalan dengan tiga prinsip yakni objektif, transparan, dan akuntabel.
"ppdb dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu," ungkapnya. 
diketahui pendaftaran ppdb dibuka dalam empat jalur, yakni  yakni jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur pindah tugas orang tua dan jalur zonasi.
dengan harapan dapat mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan untuk peserta didik dan mereka peyandang disabilitas. 
serta membantu pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan. 
dalam pelaksanaannya,  ppdb tahun ajaran 2024/2025 tetap mengaju pada permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tk, sd, smp, sma dan smk.
kemudian diperkuat dengan keputusan sekretaris jenderal kemendikbudristek nomor 47/m/2023 tentang pedoman pelaksanaan permendikbud nomor 1 tahun 2021. 
" dalam penyelenggarannya, pemerintah daerah dapat menyusun aturan atau petunjuk teknis ppdb di setiap daerah dengan mengacu pada regulasi tersebut diatas." pintanya mengakhiri. (**)