Pemkab Mukomuko Tegaskan Komitmen, Disiplin ASN Jadi Prioritas Utama, Sanksi Tegas bagi Pelanggar

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Selasa , 25 Jun 2024 - 08:08

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko, Abdiyanto-Endi/Bengkuluekspress-

pemkab mukomuko tegaskan komitmen, disiplin asn jadi prioritas utama, sanksi tegas bagi pelanggar                            harianbengkuluekspress.id-pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko, provinsi bengkulu, menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin di kalangan aparatur sipil negara (asn) dan non-asn. 
dengan penerapan aturan yang ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran, pemkab mukomuko berupaya memastikan profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelayanan publik di daerahnya.
"kalau tindakan indisipliner yang dilakukan asn ada aturan yang mengatur terkait sanksinya," kata sekretaris daerah kabupaten mukomuko, abdiyanto.
sebagai pejabat berwenang di bidang kepegawaian, abdiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi kinerja asn dan mengingatkan organisasi perangkat daerah (opd) agar menerapkan disiplin secara berjenjang. 
baca juga:desa wisata dilatih tingkatkan jejaring, ini tujuannya
baca juga:cerita bersambung : barra belajar menjadi manusia (2)
"kami akan terus melakukan evaluasi, termasuk mengingatkan opd untuk menerapkan disiplin secara berjenjang," tambahnya.
evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencakup kinerja dan tingkat disiplin asn yang tersebar di setiap opd. penerapan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku dilakukan oleh opd terkait terlebih dahulu melalui tahap pembinaan asn indisipliner. 
"penerapan disiplin asn dilakukan oleh opd terkait melalui tahap pembinaan terlebih dahulu," jelas abdiyanto.
setelah penerapan disiplin secara berjenjang oleh opd, tindak lanjut dilakukan oleh badan kepegawaian, pendidikan, dan sumber daya manusia (bkpsdm). "selanjutnya penerapannya dilakukan oleh bkpsdm," katanya.
abdiyanto berharap melalui penerapan disiplin asn secara berjenjang ini, tidak ada lagi asn indisipliner yang diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri. 
"kami berharap tidak ada lagi asn yang diberhentikan dengan cara ini," ujarnya.
pejabat bkpsdm kabupaten mukomuko, niko hafri, mengungkapkan bahwa baru-baru ini dua asn, yakni seorang guru dan seorang pegawai di salah satu opd, telah terbukti melakukan tindakan indisipliner yang serius sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian. 
baca juga:disperkim bs usulkan 10 paket program pisew tahun 2024, di sini lokasinya
baca juga:pembangunan seluma, baru dak terealisasi 
"keduanya terbukti indisipliner dan sudah diproses untuk diberhentikan," kata niko hafri.
niko hafri, yang juga kepala bidang pengadaan, pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan asn, menjelaskan bahwa pihaknya telah memproses draf sk pemberhentian kedua asn tersebut. 
"draf sk pemberhentian sudah kami proses dan diserahkan kepada bagian administrasi hukum sekretariat pemerintah daerah," tambahnya.
bupati mukomuko, selaku pejabat pembina kepegawaian (ppk), sebelumnya telah melimpahkan tugas kepada bkpsdm untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin asn.
berdasarkan laporan dan penelusuran tim, asn yang bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu smp ini telah meninggalkan tugas selama lebih dari setahun.
"pemberlakuan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil," jelas niko hafri.
baca juga:wantimpres ke seluma, opd maksimalkan kesempatan
baca juga:pantarlih diminta maksimalkan tugas
pemkab mukomuko menegaskan bahwa disiplin merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. melalui upaya disiplin ini, diharapkan seluruh asn di kabupaten mukomuko dapat bekerja dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.
"dengan penerapan disiplin ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di kabupaten mukomuko dan memastikan bahwa semua asn bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab," tutup abdiyanto. (end)