Kontroversi Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar Meluas, Giliran PGRI Angkat Suara

Reporter: Endang |

Editor: Endang S |

Selasa , 06 Aug 2024 - 16:06

Diterbitkannya aturan Penyediaan Alat Kontrasepesi untuk pelajar tuai kontroversi-istimewa/bengkuluekspress-

"Yang terpenting bagaimana edukasi, bagaimana edukasi seks, bagaimana jangan supaya itu tidak tabu di sekolah," ujarnya.

Diketahui, Pemerintah telahresmi mengesahkan serta menerbitkan aturan baru berupa penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.

Secara umum kontrasepesi adalah cara mencegah kehamilan. Bagi pelajar, penting untuk memahami berbagai metode kontrasepsi yang tersedia dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pribadi mereka.

Penyediaan alat kontrasepesi bagi pelajar diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Aturan tersebut telah ditandtangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). PP tersebut mengatur soal edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.

Penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dituangkan dalam pasal 103, yang merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi. Meliputi, deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. (**)

kontroversi penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar meluas, giliran pgri angkat suara                             harianbengkuluekspress.id- kontroversi penerbitkan peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 terkait pelaksanaan undang-undang kesehatan 17 tahun 2023 tentang kesehatan  yang bikin gaduh kian meluas. 
jika sebelumnya dilontarkan dari komisi x dpr ri, persatuan ummat muslim yang mendesak pemerintah untuk melakukan revisi. 
kali ini, aturan yang didalamnya mengatur  penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar ditanggapi organisasi profesi persatuan guru repiblik indonesia (pgri).  
sekretaris pengurus besar pgri, dudung abdul qadir menegaskan  meminta agar pemerintah memberikan penjelasan  yang jelas  terkait isi aturan tersebut. 
dijelaskannya, pb pgri bukan tidak mendukung  atau merasa keberatan dengan aturan  pp tersebut. 
"jadi pgri bukan tidak mendukung, namun  memohon kepada pemerintah untuk segera memberikan penjelasan secara utuh terkait isi peraturan pemerintah itu," ungkapnya. 
baca juga:mengaku sempat gagal, begini cerita sang juara olimpiade ekonomi internasional 2024 
baca juga:ingin jadi entrepreneur di luar kelas perkuliahan, ada program wirausaha merdeka 2024, ini cara daftarnya
menurutnya, pemerintah seharusnya lebih banyak mendorong edukasi terkait kesehatan alat produksi. 
dia juga menginginkan agar jangan sampai pelajar terjerumus ke pergaulan bebas hingga difasilitasi alat kontrasepsi itu.
oleh sebab itu, tidak keberatan dengan pasal 103 ayat 4 pp tersebut sepanjang berisi poin huruf a sampai d.
adapun poin yang dimaksud dudung merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi yang meliputi, deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, dan konseling.
dudung juga mengaku tidak keberatan jika penyediaan alat kontrasepsi itu dibatasi hanya untuk edukasi. 
dia pun berharap pemerintah lebih detail lagi dalam pengaturan alat kontrasepsi untuk pelajar.
"yang terpenting bagaimana edukasi, bagaimana edukasi seks, bagaimana jangan supaya itu tidak tabu di sekolah," ujarnya.
baca juga:pendaftaran wirausaha merdeka 2024 sudah dibuka, ini syaratnya
baca juga:bpjs kesehatan buka lowongan kerja, berikut syarat lengkapnya
diketahui, pemerintah  telahresmi  mengesahkan serta menerbitkan aturan baru berupa penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar. 
secara umum kontrasepesi adalah cara mencegah kehamilan. bagi pelajar, penting untuk memahami berbagai metode kontrasepsi yang tersedia dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pribadi mereka.
penyediaan alat kontrasepesi bagi  pelajar diterbitkan melalui peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
 aturan tersebut telah ditandtangani presiden ri joko widodo (jokowi). pp tersebut mengatur soal edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi meliputi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dituangkan  dalam pasal 103, yang merinci soal pelayanan kesehatan reproduksi. meliputi, deteksi dini penyakit atau skrining,  pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. (**)