Dana Kelurahan Bakal Dimonev, ini Jadwalnya
![](https://harianbengkuluekspress.bacakoran.co/upload/af4b34037ba298c58ae42cbbb7790631.jpg)
Kepala Bappeda-Litbang BS, Fikri Al Jauhari SSTP MSI--
harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan (BS) melalui Bapedda-Litbang akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait serapan dan realisasi dana kelurahan tahun 2024. Sebab mendekati akhir tahun anggaran semua kegiatan segera tutup buku dan penyampaian laporan pertanggung jawaban.
Monev tersebut dilakukan untuk mengetahui realisasi serapan dana kelurahan yang telah dikucurkan.
Kepala Bappeda-Litbang BS, Fikri Al Jauhari SSTP MSI mengatakan, untuk dana kelurahan serapan anggaran akan dimonev menyeluruh.
"Proses tahapan pencairan sudah berjalan dan sebagian sudah direalisasikan dengan tuntas, maka Tim kami akan melakukan monev kegiatan di lapangan," ujar Fikri kepada BE, Senin 19 Agustus 2024.
Lebih lanjut Fikri mengatakan, monev untuk mengetahui target capaian serapan anggaran yang digelontorkan pemerintah. Sebab dana kelurahan yang telah dikucurkan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan.
"Setiap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar kelurahan," katanya.
BACA JUGA:Targetkan 100 Persen Sekolah Terapkan SRA
BACA JUGA:DPMD Terus Pantau BUMdes, Ini Tujuannya
Fikri menjelaskan kehadiran dana kelurahan juga dapat digunakan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuannya agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat semakin sejahtera.
“Kami berharap dengan dikucurkan juga dana kelurahan di setiap kelurahan bisa meningkatkan kesejahteraan, dan tahun ini diharapkan realisasinya tuntas seratus persen,” jelas Fikri.
Pada kesempatan itu, Fikri juga mengimbau, agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat maksimal dan teliti dalam penggunaan anggaran. Sebab setiap dana yang keluar harus ada bukti pertanggungjawaban yang jelas.
"Ini untuk mengantisipasi kebocoran anggaran hingga temuan BPK. Mudah-mudahan semuanya sesuai prosedur dan betul-betul dimanfaatkan dengan baik,” pungkasnya. (renald)