Perkuat Kapasitas Hakim Menangani Kasus Pertanahan dan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN & MA Jalin Kerja Sama

Reporter: Ary |

Editor: Asrianto |

Jumat , 30 Aug 2024 - 14:33

Perkuat Kapasitas Hakim Menangani Kasus Pertanahan dan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN & MA Jalin Kerja Sama-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menjalin kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung (MA).

Kerja sama tersebut terkait dengan upaya memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan dan tata ruang.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung di Aula Badan Litbang Diklat Kumdil, MA, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Kamis 29 Agustus 2024.

Adapun Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA, Syamsul Arief.

Proses penandatanganan juga disaksikan oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta MA.

“Merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN dan MA, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang, yang belakangan ini semakin kompleks dan dinamis,” jelas Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian.

Menurutnya, kerja sama ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dalam memutuskan perkara pertanahan yang sering muncul di pengadilan.

“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sengketa tanah seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. Dengan kerja sama ini, kita berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dalam mengelola sumber daya tanah yang sangat berharga,” ungkap Hardian.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Bambang Heri Mulyono juga menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan MA dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik.

“Salah satu yang kita bisa berikan dari jajaran peradilan adalah kita mewujudkan sistem yang baik, dengan menyiapkan para hakim yang benar-benar siap dengan semua perkara yang berkaitan dengan pertanahan,” tegasnya. (*)

perkuat kapasitas hakim menangani kasus pertanahan dan tata ruang, kementerian atr/bpn & ma jalin kerja sama                            harianbengkuluekspress.id-kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) melalui pusat pengembangan sumber daya manusia (ppsdm) menjalin kerja sama dengan pusat pendidikan dan pelatihan teknis peradilan mahkamah agung (ma).
kerja sama tersebut terkait dengan upaya memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan dan tata ruang.
kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di aula badan litbang diklat kumdil, ma, megamendung, kabupaten bogor pada kamis 29 agustus 2024.
adapun perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh plt. kepala ppsdm kementerian atr/bpn, hardian dan kepala pusat pendidikan dan pelatihan teknis peradilan ma, syamsul arief.
baca juga:hanya 7 hari, informa berikan diskon 70%+5% untuk ragam furnitur & dekorasi ruangan favorit 
baca juga:afirmasi kemandirian pesantren sasar 3.600 lembaga, komisi viii dpr ri sentil isu dana abadi 
proses penandatanganan juga disaksikan oleh sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian atr/bpn serta ma.
“merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif antara kementerian atr/bpn dan ma, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang, yang belakangan ini semakin kompleks dan dinamis,” jelas plt. kepala ppsdm kementerian atr/bpn, hardian.
menurutnya, kerja sama ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dalam memutuskan perkara pertanahan yang sering muncul di pengadilan. 
“seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sengketa tanah seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. dengan kerja sama ini, kita berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dalam mengelola sumber daya tanah yang sangat berharga,” ungkap hardian.
baca juga:sosok inspiratif, rewan jayadi, mahasiswa unib berprestasi, kini s2 di unair, ini tips suksesnya
baca juga:kereeeen, guru madrasah raih anugerah igsn hero malaysia
kepala badan penelitian dan pengembangan & pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan, bambang heri mulyono juga menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan ma dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik.
“salah satu yang kita bisa berikan dari jajaran peradilan adalah kita mewujudkan sistem yang baik, dengan menyiapkan para hakim yang benar-benar siap dengan semua perkara yang berkaitan dengan pertanahan,” tegasnya. (*)

Tag

Share