4 Isu Strategis Jadi PR Pemkab BU, Ini Isunya
APRIZAL/BE Asisten I Setdakab BU, Rahmat Hidayat SSTP MSi yang mewakili Bupati BU Ir H Mian membuka secara resmi forum konsultasi publik penyusunan RPJPD 2025-2045, Kamis (16/11)--
BENGKULU UTARA, BE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara (BU) menggelar forum konsultasi publik, penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung diruang command center dengan menghadiri tim ahli untuk memberikan panduan kepada Pemkab BU dalam menyusun RPJPD.
Mewakili Bupati BU Ir H Mian, Asisten I Setdakab BU, Rahmat Hidayat SSTP MSi saat ditemui usai membuka secara resmi penyusunan RPJPD tersebut mengatakan, bahwa terdapat 4 isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab BU yang perlu dibenahi. Seperti salah satunya laju pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, dan Infrastruktur yang masih rendah.
"Ya, berdasarkan dari penyusunan RPJPD ini terdapat 4 isu strategis yang menjadi PR kita yang harus dibenahi untuk dapat ditingkatkan," ujarnya.
Lebih lanjut Rahmat menyampaikan, 4 isu strategis tersebut, pertama masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 3,14 persen dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu 4,3 persen dan nasional 5,31 persen. Selanjutnya masih rendahnya kualitas SDM serta belum maksimalnya pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten BU tahun 2022 sebesar 66,77 persen, dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu 72,16 persen dan nasional 72,91 persen. Kemudian masih rendahnya pemenuhan layanan infrastruktur dasar maupun strategis, terlihat dari persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022, 64,69 persen. Jaringan irigasi yang belum menjangkau seluruh area persawahan, akses air minum layanan dirumah tangga 53,41 persen dan rumah layak tidak huni tahun 2021, 3148 persen. Selanjutnya masih rendahnya penerapan tata kelola keuangan yang baik. Dilihat dari nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten BU tahun 2022, yaitu 55,55 persen, nilai AKIP 63,35 persen, SPBE 2,17 persen, keterbukaan informasi publik 79,1 persen, profesionalisme ASN 39,8 persen dan daya saing daerah 2,95 persen.
"Berdasarkan data tersebut, kita memiliki visi BU yang sejahtera, maju, adil dan berkelanjutan. Untuk memenuhi visi tersebut, maka ada 4 misi yang harus dikerjakan yakni memwujudkkan transformasi ekonomi yang inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan. Mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan mewujudkan transformasi tata kelola keuangan pemerintahan yang baik," pungkasnya.(127)