Perpanjangan Pendaftaran Ditutup, Pilkada BU Tetap Paslon Tunggal, KPU RI Turun Monitoring

Reporter: Aprizal, Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Kamis , 05 Sep 2024 - 21:18

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Kholik didampingi ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu melakukan monitoring ke KPU BU, Kamis, 5 September 2024-APRIZAL/BE -

Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak apa-apa. Sebab, itu merupakan bagian dari demokrasi yang telah dibuka.

Apalagi Undang-Undang (UU) juga telah menyatakan, siapapun boleh mencalonkan diri dalam Pemilu.

"Tidak ada apa-apa, itu bagian demokrasi yang sudah dibuka," tuturnya.

Apalagi saat ini putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 yang mengatur mengenai ambang batas atau threshold bagi parpol mengusung dalam Pilkada, juga telah membuka ruang seluruh parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mengusung bakal calon kepala daerah. Termasuk jalur independen juga telah dibuka dalam sistem demokrasi.

"MK sudah membuka, parpol tidak harus mencapai angka sekian boleh bergabung dengan parpol yang punya kursi. Jadi semua parpol boleh mencalonkan, itu sudah bagus," pungkasnya.(151/127)

perpanjangan pendaftaran ditutup, pilkada bu tetap paslon tunggal, kpu ri turun monitoring                            harianbengkuluekspress.id - ketua divisi teknis penyelenggaraan kpu ri, idham kholik pada kamis, 5 september 2024 sore melakukan kunjungan ke kantor kpu kabupaten bengkulu utara (bu). 
kedatangan anggota kpu ri didampingi ketua dan komisioner kpu provinsi bengkulu ini dalam rangka memonitoring terhadap masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati bengkulu utara. sebab, kpu kabupaten bu merupakan salah satu dari 42 kabupaten/kota se-indonesia pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) pada tanggal 27 hingga 29 agustus 2024 hanya menerima satu bapaslon.
"ya, kunjungan saya ke sini guna melakukan monitoring secara langsung terhadap pelaksanaan masa perpanjangan pendaftaran paslon di kpu bu," ujarnya.
ditambahkan idham, hingga masa perpanjangan pendaftaran dilaksanakan sejak 2-4 september 2024, ternyata kpu bu tetap menerima satu bapaslon saja aslias tunggal, sehingga tetap dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yakni penelitian administrasi.
"yang jelas, paslon tunggal di pilkada 2024 itu tetap konstitusional dan tetap legal," ungkapnya.
baca juga:asn diimbau jaga netralitas, ini sanksinya bagi yang melanggar
baca juga:spbu jamin kuota bbm subsidi aman, masyarakat diminta tak panik
lebih lanjut, idham menuturkan, bahwa sesuai dengan masa perpanjangan pendaftaran yang berakhir pada 4 september 2024, terdapat 1 provinsi dan 40 kabupaten/kota yang pelaksanaan pilkada 2024 dengan pslon tunggal.
"ada pengurangan 2 kabupaten setelah adanya masa perpanjangan pendaftaran paslon, yang pertama di kabupaten kepulauan sitaro, sulawesi utara yang awalnya satu paslon menjadi dua paslon dan kabupaten pohuwato provinsi gorontalo," ungkapnya. 
lebih lanjut, idham menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukannya  untuk memastikan semua proses penyelenggaraan pilkada serentak berjalan sesuai dengan semestinya.
"kami pada pelaksanaan pilkada serentak 2024 ini berwenang untuk melaksanakan monitoring di semua daerah di indonesia, guna memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu baik dan lancar," tuturnya.
dalam pilkada nanti, maka pasangan calon lawan kotak kosong harus menang 50 persen plus 1 suara. jika kalah lawan kotak kosong, maka pilkada ulang akan dilakukan. 
sesuai uu nomor 10 tahun 2016, pasal 54d ayat 3, maka pilkada ulang bisa dilakukan pada tahun berikutnya atau dijadwalkan sesuai dengan tahapan uu pilkada.
"kami berharap, jika kalah lawan kosong, pilkada ulang itu bisa dilakukan tahun depan," ujarnya.
hanya saja, kpu ri masih akan berkoordinasi dengan dpr ri selaku pembuat uu. agar nanti bisa melakukan revisi uu pilkada kalah lawan kotak kosong bisa diulang tahun depan.
"kami sangat yakin dengan pembuat uu atas semangat demokrasi, kpu bisa melakukan pilkada ulang," tegas idham.
sementara itu, ketua kpu provinsi bengkulu, rusman sudarsono se mengatakan, perpanjangan pendaftaran telah dilakukan di pilkada kabupaten bengkulu utara. hanya saja, sampai pukul 00.00 wib tanggal 4 september tidak ada calon lain yang mendaftar. 
artinya, hanya satu pasangan calon yang mendaftar dalam pilkada bengkulu utara.
"jadi di pilkada bu, tetap terjadi lawan kotak kosong," tandas rusman.
mantan ketua mk, mahfud md hadir menjadi keynote speaker dalam seminar nasional dan call paper hukum tata negara yang diselenggarakan fakultas hukum universitas bengkulu, kamis, 5 september 2024.-rio/be -
mahfud: koalisi parpol harus dibatasi
di sisi lain, mantan menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam), prof dr hm mahfud md mengatakan, terjadinya pilkada lawan kotak kosong harus menjadi perbaikan ke depan terhadap sistem demokrasi di indonesia.
"kalau ada kotak kosong,  itu yang harus diperbaiki," kata mahfud usai menjadi pembicara dalam seminar nasional dan call paper hukum tata negara, yang digelar oleh fakultas hukum universitas bengkulu, di grage hotel bengkulu, kamis, 5 september 2024.
dijelaskan mantan cawapres 2024 tersebut, perbaikan sistem demokrasi yang perlu dilakukan itu terkait koalisi partai politik (parpol). nantinya, dalam mengusung bakal calon kepala daerah, parpol perlu dibatasi untuk berkoalisi. 
jika telah lebih dari 30 persen kursi parpol, maka mengusung bakal calon kepala daerah harus ditutup.
"koalisi parpol itu kalau sudah 30 persen ditutup. jadi sisanya dibagi ke yang lain. nanti pasti ada calon lain yang diusung," ungkapnya.
perbaikan dalam sistem koalisi parpol dalam mengusung calon kepala daerah itu, bisa dilakukan 5 tahun mendatang. sehingga tidak ada daerah calon tunggal.
"jadi menurut saya begitu, pemilu 5 tahun ke depan harus dibatasi," ujar mahfud.
meski saat ini terjadi pilkada lawan kotak kosong, menurut mantan
mahkamah konstitusi (mk) itu tidak apa-apa. sebab, itu merupakan bagian dari demokrasi yang telah dibuka. 
apalagi undang-undang (uu) juga telah menyatakan, siapapun boleh mencalonkan diri dalam pemilu.
"tidak ada apa-apa, itu bagian demokrasi yang sudah dibuka," tuturnya.
apalagi saat ini putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024 dan 70/puu-xxii/2024 yang mengatur mengenai ambang batas atau threshold bagi parpol mengusung dalam pilkada, juga telah membuka ruang seluruh parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen bisa mengusung bakal calon kepala daerah. termasuk jalur independen juga telah dibuka dalam sistem demokrasi. 
"mk sudah membuka, parpol tidak harus mencapai angka sekian boleh bergabung dengan parpol yang punya kursi. jadi semua parpol boleh mencalonkan, itu sudah bagus," pungkasnya.(151/127)