Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Ini Kata Menteri AHY

Reporter: Ary |

Editor: Asrianto |

Rabu , 18 Sep 2024 - 08:33

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka International Conference on Social Impact Assessment.-Istimewa/Bengkuluekspress.-

buka konferensi internasional penilaian dampak sosial, ini kata menteri ahy                            harianbengkuluekspress.id- menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional (atr/bpn), agus harimurti yudhoyono (ahy) membuka international conference on social impact assessment.
kegiatan tersebut digelar di hotel ritz-carlton jakarta, selasa 17 september 2024.
sejalan dengan tema “implementing better land acquisition in challenging tenurial settings: balancing acceleration, certainty, and fairness”,
menteri ahy menegaskan bahwa kementerian atr/bpn akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam pengadaan tanah bagi masyarakat.
“dalam prosesnya kita harus ingat bahwa pengadaan tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. kepedulian terhadap kelompok rentan dalam pengadaan tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat pengadaan tanah. no one left behind,” tegas menteri atr/kepala bpn.
baca juga:aisyah store, toko berbagai produk fashion wanita, di sini tempatnya
baca juga:jelang sidang kabinet paripurna di ikn, ini yang disiapkan menteri ahy
hadir mendampingi menteri ahy dalam konferensi internasional ini, sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian atr/bpn; serta sejumlah kepala kantor wilayah bpn provinsi dan jajaran
konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai pengadaan tanah di indonesia.
“tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang menteri ahy.
direktur bank dunia untuk indonesia dan timor-leste, carolyn turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan kementerian atr/bpn untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk pengadaan tanah. 
konferensi internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya deputy head of mission, minister counsellor and head of pol. section, european union delegation to indonesia and brunei, stéphane mechati.
ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.
“pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas stéphane mechati.
baca juga:kerja keras menteri ahy dan jajaran, terbitkan sertipikat tanah elektronik 38 kali lipat dalam 6 bulan
baca juga:terima sertipikat dari menteri ahy, masyarakat hukum adat di kapuas hulu bahagia
dalam kesempatan ini, direktur jenderal pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan (dirjen ptpp), embun sari melaporkan bahwa konferensi internasional terselenggara atas kerja sama kementerian atr/bpn dengan world bank, kfw development bank, dan the european union (eu).
konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama kementerian atr/bpn dengan world bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan social impact assessment.
adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari world bank; asian development bank; kfw development bank; the european union (eu),
kemudian, kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari australia, kanada, kenya, thailand, malaysia, filipina, vietnam, nepal, pakistan, zambi, dan beberapa negara lainnya. (*)