Wakil Rakyat Jaga Integritas!

Harianbengkuluekspress.id - Sebanyak 80 orang anggota dewan dari 3 kabupaten gelombang satu telah menyelesaikan masa orientasinya.

Diantaranya, 30 anggota DPRD Kabupaten Seluma, 25 orang anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, dan 25 orang anggota DPRD Kabupaten Kaur.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr H Rosjonsyah menekankan pentingnya wakil rakyat yang telah dilantik itu, mampu menjaga integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya.

"Ingatlah, tanggung jawab kita adalah mengayomi dan mewakili kepentingan rakyat," tegas Rosjon dalam penutupan masa orientasi anggota DPRD kabupaten/kota gelombang satu di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat 27 September 2024.

BACA JUGA:DISUKA Berpeluang Besar MENANG PILWAKOT

BACA JUGA: DISUKA Didukung Tokoh Adat

Dijelaskannya, Anggota DPRD memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Maka, menjaga integritas dan mengedepankan dedikasi adalah kunci utama dalam menjalankan tugas.

"Kedepankan integritas dan dedikasi dalam melayani masyarakat bagi seluruh anggota DPRD yang baru dilantik," tuturnya.

Rosjonsyah mengatakan, orientasi ini merupakan momen yang sangat berharga bagi para anggota DPRD baru untuk mempersiapkan diri sebelum terjun langsung ke lapangan. Maka kesempatan orientasi itu, menjadi wadah dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD.

"Ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan setiap anggota DPRD memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan baik," tambah Rosjon.

BACA JUGA:DISUKA Didukung Bos Batubara SJP

Rosjonsyah juga menekankan pentingnya anggota DPRD untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

"Ingatlah bahwa kita adalah wakil rakyat. Oleh karena itu, kita harus selalu mengayomi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dengan bekal pengetahuan dan semangat melalui orientasi, diharapkan para anggota DPRD baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Orientasi ini menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.